Mengapa Turki Evakuasi Pangkalan Militernya dari Hama Suriah
Turki mengevakuasi pasukannya yang berada di Provinsi Hama Suriah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pasukan Turki pada Senin mengevakuasi pangkalan militer terbesar mereka, yang disebut pangkalan Morek di pinggiran utara Provinsi Hama, Suriah.
Media Jerman DW, mengutip sumber-sumber lokal di kota Morek, melaporkan bahwa puluhan kendaraan lapis baja dan truk yang membawa logistik, serta tiang semen, semuanya keluar dari pangkalan militer Morek pada Senin pagi. Pangkalan itu berada di bawah pengepungan pasukan pemerintah selama lebih dari setahun.
Belum jelas berapa banyak pangkalan yang direncanakan Turki untuk ditinggalkan. Morek adalah salah satu dari 12 pos pengawasan pasukan Turki di bagian Suriah yang bertugas mengawasi gencatan senjata Idlib yang sebagian besar goyah. Gencatan senjata itu ditengahi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Turki Recept Tayyip Erdogan.
Berikut beberapa pertanyaan, apa tujuan Turki di balik keluarnya dari pangkalan militer ini? Apa arti penarikan ini dalam perkembangan medan pertempuran Suriah?
Dalam artikel yang ditulis dan dipublikasikan laman AhlulBayt News Agency (ABNA) menjelaskan, Morek bersama dengan beberapa pangkalan lainnya yang didirikan Turki di Suriah pada 2018 telah dikepung pasukan pemerintah pusat Suriah sejak Februari.
Hal ini terjadi ketika Damaskus berhasil membuat kemajuan besar menuju Idlib sebagai benteng terakhir teroris yang didukung asing dan oposisi bersenjata yang memerangi pemerintah.
Pangkalan-pangkalan itu secara praktis telah kehilangan tujuan utama dan sifat eksistensial mereka untuk mengawasi gencatan senjata.
Faktanya, hanya perjanjian keamanan Rusia dengan Turki dan jaminan bagi mereka yang mencegah tentara Suriah merebut kembali pangkalan tersebut.
Menyusul kampanye Suriah untuk membebaskan wilayah sekitar Idlib pada musim semi tahun ini, delapan pos pengawasan Turki di kota Sheikh Aqil, Anadan, Al-Is, Tal Toqan, Surman, Arima, dan Morek, tetap beroperasi sementara, sembilan lainnya dikepung pasukan Damaskus.
Menurut kesepakatan dengan Rusia, Turki berkomitmen melucuti senjata milisi yang dicap teroris oleh PBB. Komitmen tersebut juga termasuk menghapus persenjataan berat dari zona de-eskalasi.
Menurut perjanjian gencatan senjata baru, yang dicapai awal tahun ini, pasukan Turki-Rusia memiliki rencana untuk membuat koridor keamanan di kedua sisi Jalan Raya M4 yang menghubungkan barat ke timur Suriah. Mereka juga menyetujui patroli bersama di sepanjang bagian timur jalan raya.
Tetapi Turki seperti biasa, menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap pemenuhan komitmennya. Sampai-sampai Rusia mengambil sebuah langkah untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dengan menjauh dari patroli dalam lima bulan terakhir misi dari 15 Maret hingga 25 Agustus 2020.
Selama negosiasi militer 16 September di Ankara, pihak Rusia menyerukan keluarnya pasukan Turki dari pos pengawasan dan pengurangan kehadiran militernya di bagian lain Suriah dan pemenuhan komitmennya untuk menjauhkan pejuang teroris dari Jalan Raya M4.
Sumber mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut, Rusia menahan diri dari memberikan pihak Turki jaminan keamanan yang diharapkan untuk pangkalan militernya di Idlib.
Sangat mungkin, keluarnya Morek datang sebagai bagian dari tindakan Ankara untuk melindungi pasukannya jika bentrokan baru dengan militer Suriah meletus.
Ketakutan Turki untuk tidak mendapatkan jaminan keamanan Rusia meningkat karena dalam beberapa bulan terakhir serangkaian protes terhadap kehadiran militer Turki melanda Idlib.
Di sisi lain, perselisihan Turki dengan negara-negara Eropa mengenai sumber energi dan eksplorasi minyak di Laut Mediterania yang mengakibatkan meningkatnya tekanan diplomatik Brussel terhadap Ankara di Suriah mungkin telah berpengaruh pada peralihan taktik militer Turki.
Pada Agustus, 68 anggota parlemen Eropa meminta militer Turki dan pasukan proksi untuk mengakhiri pendudukan ilegal di Suriah utara. Mereka juga mengirim surat ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyoroti perlunya Ankara mundur dari utara.
Para penandatangan menyerukan diakhirinya dukungan politik, ekonomi, dan militer dari pemerintah Turki kepada semua milisi yang memiliki peran dalam pelanggaran hak asasi manusia sistematis.
Sikap tersebut dikemukakan saat kunjungan Menteri Luar Negeri Swedia Anne Linde ke Ankara pada pertengahan Oktober. Dia juga meminta Turki untuk memindahkan pasukan dari Suriah utara.
Namun harus diperhitungkan bahwa keluarnya pos-pos pengawasan tidak secara nyata mempengaruhi penurunan kehadiran militer Turki di wilayah utara dan barat laut Suriah.
Sebaliknya, kehadiran Turki di bagian ini justru meningkat. Bersamaan dengan mundurnya 170 kendaraan dari Morek ke distrik Jabal Zawiya, dan konvoi tank serta kendaraan pengangkut lainnya melintasi perbatasan Suriah dari provinsi Hatay Turki menuju Idlib.
Pasukan telah mendirikan kamp di desa Kokin di Jabal Zawiya. Jadi, seharusnya tidak ada antisipasi penarikan besar-besaran dari Suriah oleh Turki. Menurut kantor berita Reuters, Turki mempunyai antara 10 ribu hingga 15 ribu tentara di timur laut Suriah.
Erdogan masih memegang teguh tekadnya dan bertujuan untuk membuat zona penyangga 40 kilometer bersama dengan perbatasan. Pada Oktober, parlemen Turki memperpanjang otorisasi operasi lintas batas kepada pemerintah selama satu tahun lagi.
Zona penyangga, juga disebut sebagai sabuk pengaman, ada dari Idlib dan Afrin ke Jarabulus. Tapi terputus di Kobani, sebuah kota di mana pasukan Kurdi memegang kendali. Nampaknya menyelesaikan zona di Kobani ini menjadi tujuan utama Turki. Sebagai bagian dari tujuan, Turki menguasai Tell Abyad dan Ras al-Ayn di Kobani timur.
Dalam kondisi ini, tampak bahwa sementara Rusia dan Suriah bertekad untuk terus menekan Turki untuk mundur dari wilayah utara, evakuasi pos-pos pengawas harus dianggap sebagai sinyal rusaknya kerjasama dan koordinasi antara kubu Moskow-Damaskus dan Ankara, terutama Turki yang memicu konflik di Karabakh yang bertentangan dengan kepentingan Rusia.