Soal Vaksin Covid-19, Wagub DKI: Kami Sifatnya Menunggu
Kewenangan vaksin Covid-19 berada pada pemerintah pusat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu progres vaksin Covid-19. Riza menyebut, kewenangan vaksin Covid-19 berada pada pemerintah pusat.
"Terkait vaksin kan dari pemerintah pusat, kami sifatnya menunggu. Kami serahkan sepenuhnya kepada satgas pusat," kata Riza di Jakarta, Selasa (20/10).
Di sisi lain, Riza menuturkan, apabila vaksin Covid-19 nantinya telah siap didistribusikan, maka pihak tenaga kesehatan (nakes) yang diutamakan untuk menerima vaksin terlebih dahulu. "Tentu ada prioritas, yang diutamakan tentu nakes, dokter, perawat. Yang utama nakes," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyediaan vaksin di Indonesia tak dilakukan tergesa-gesa. Sebab, kata dia, proses penyediaan vaksin dan implementasi vaksinasi nanti sangatlah kompleks.
"Saya juga minta yang berkaitan dengan vaksin. Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober, Senin (19/10).
Pemerintah, kata Jokowi, juga harus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga tak timbul keresahan di masyarakat seperti halnya masalah UU Cipta Kerja.
Selain itu, ia juga mengingatkan proses pelaksanaan vaksinasi di lapangan tidaklah mudah. Ia meminta agar masyarakat yang akan mendapat vaksinasi pertama kali juga disiapkan dengan matang.
Karena itu, ia menekankan agar komunikasi publik mengenai vaksin ini dapat dilakukan dengan hati-hati dan baik kepada masyarakat. Jokowi mengatakan, pemerintah harus mampu menjelaskan secara jelas mengenai kehalalan vaksin, kualitas vaksin, serta terkait distribusi vaksin nantinya.