Hutama Karya: PMN Rp 3,5 Triliun untuk Tol Trans Sumatera
Hutama Karya mendapatkan dana PMN sebesar Rp 7,5 triliun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) akan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2020 tahap I sebesar Rp 3,5 triliun untuk ruas tol Trans Sumatera. Dua ruas tol tersebut yakni ruas tol Pekanbaru-Dumai dan ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
"Sesuai dengan rencana semula Rp 3,5 triliun akan dialokasikan untuk ruas tol Pekanbaru-Dumai sebesar Rp 2 triliun dan ruas tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung Rp 1,5 triliun. Jadi masih sesuai rencana semula total Rp 3,5 triliun," ujar Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7) malam.
Budi Harto juga menambahkan bahwa pembangunan ruas tol Pekanbaru-Dumai hampir selesai, sehingga diperkirakan dalam waktu dua bulan sudah siap dioperasikan. "Jadi ini tinggal kami membayar untuk penyedia jasa kami," katanya.
Saat ini Hutama Karya telah membangun dan mengoperasikan ruas tol Trans Sumatera sepanjang 364 km. Sedangkan ruas tol yang dalam tahap pelaksanaan sepanjang 771 km. "Jadi nanti dengan selesainya proyek ruas tol yang sedang dilaksanakan ini, maka total ruas tol Trans Sumatera yang telah dibangun menjadi sepanjang 1.135 km," katanya.
Sementara dana PMN sebesar Rp 7,5 triliun akan digunakan untuk oleh Hutama Karya untuk pembiayaan konstruksi ruas tol sepanjang 771 km yang sedang dalam tahap pelaksanaan. Sebelumnya PT Hutama Karya (Persero) memaparkan bahwa PMN sebesar Rp 7,5 triliun akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim Rp 3,2 triliun dan Pekanbaru-Padang.
PMN itu akan meningkatkan struktur permodalan penugasan Jalan Tol Trans Sumatera, meningkatkan daya kapasitas perusahaan dalam pembiayaan tol.
Selain itu, dalam mendukung konektivitas nasional, menunjang kecepatan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di Sumatera dan meningkatkan utilitas daya saing internasional, meningkatkan penerimaan negara sektor perpajakan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.