Jokowi: Tidak Semua Sektor Dibuka 100 Persen Saat New Normal

Presiden Jokowi menegaskan pembukaan sektor saat new normal secara bertahap.

MUHAMMAD IQBAL/ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo (kanan)
Rep: Dessy Suciati Saputri  Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan membuka sektor dan aktivitas masyarakat secara bertahap saat tatanan kenormalan baru (new normal) diterapkan. Jokowi menegaskan, new normal bukan berarti semua sektor dibuka 100 persen.

Baca Juga

"Prioritas, tidak semua langsung kita buka, sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka secara bertahap, itu secara bertahap tidak langsung buka 100 persen," ujar Jokowi saat menyambangi kantor Gugus Tugas Nasional di Gedung BNPB, Rabu (10/6).

Jokowi mencontohkan, pembukaan kembali rumah ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang dinilainya berjalan baik. Kemudian sektor ekonomi yang tingkat penularannya rendah diprioritaskan untuk dibuka kembali karena memiliki dampak ekonomi yang tinggi. 

Terutama di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur konstruksi, logistik, transportasi barang, perminyakan, dan pertambangan. Kendati demikian, penentuan kapan new normal akan diterapkan pun harus tepat. Menurut Jokowi, keputusan penerapan new normal harus dikalkulasikan dengan baik sesuai dengan fakta dan data di lapangan.

Karena itu, ia mengingatkan kepala daerah jika ingin memutuskan pelaksanaan new normal maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gugus Tugas Nasional. "Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa karena saya lihat data di sini ada semua. Lihat perkembangan data epidemiologi terutama angka R0 dan Rt," kata Jokowi.

Selain itu, daerah juga perlu melihat tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, serta memastikan manajemen kesiapan daerah dalam melaksanakan new normal. "Kemudian juga hitung kesiapan daerah dalam pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada, ini benar-benar harus kita hitung dan pastikan," katanya.

 

 

 
Berita Terpopuler