Iran Kritik Upaya AS Perpanjang Embargo Senjata
Teheran menyebut perpanjangan embargo senjata tidak sah
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Pemerintah Iran mengkritik upaya Amerika Serikat (AS) memperpanjang embargo senjata Dewan Keamanan PBB terhadapnya. Teheran menyebut langkah itu tidak sah.
“Iran tidak berusaha keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dengan enam kekuatan (dunia). Langkah Amerika tidak sah dan rekasi kami akan proporsional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi pada Senin (4/5).
Dia menyebut AS sudah tidak menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir 2015 atau dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). “Reaksi Iran terhadap tindakan ilegal Amerika akan tegas," ujarnya.
Pada Kamis pekan lalu, AS mengatakan bahwa ia berharap Dewan Keamanan PBB memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang dijadwalkan berakhir pada Oktober mendatang. Washington telah mengancam memicu kembalinya semua sanksi AS terhadap Iran sebagai pengaruh untuk memperoleh dukungan dari Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara.
Presiden AS Donald Trump telah menarik AS dari JCPOA pada Mei 2018. Dia kemudian menerapkan kembali sanksi ekonomi berlapis terhadap Teheran. Trump menghendaki agar JCPOA dinegosiasikan ulang. Sebab dalam kesepakatan saat ini tak diatur tentang aktivitas pengujian rudal dan peran Iran dalam konflik di kawasan.
Iran telah menolak mematuhi permintaan Trump untuk menegosiasikan ulang JCPOA. Jika memang ingin melakukan hal demikian, Teheran meminta AS mencabut sanksi ekonominya terlebih dulu.