Komisi IX Minta Pemerintah Perhatikan Keselamatan Dokter

Hingga saat ini sebanyak total 22 dokter meninggal akibat corona.

Republika/Wihdan Hidayat
Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah memperhatikan secara sungguh-sungguh para dokter dan tenaga medis yang berjuang melawan Covid-19.
Rep: Inas Widyanuratikah Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah memperhatikan secara sungguh-sungguh para dokter dan tenaga medis yang berjuang melawan Covid-19. Hingga saat ini, sebanyak total 22 dokter meninggal akibat terinfeksi virus tersebut.

Saleh mengatakan, banyaknya dokter dan tenaga medis yang meinggal tersebut diduga karena lemahnya perlindungan ketika mereka bertugas. Hal ini terbukti dengan banyak sekali dari mereka yang bertugas tanpa alat pelindung diri (APD) yang memadai dan standar.

Politisi PAN ini mengatakan, posisi dokter tentu saja menjadi sangat riskan ketika mereka tidak mengenakan APD. Apalagi saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

"Jika saat ini para dokter kita masih tetap berjuang, itu lebih pada panggilan moral. Keteguhan hati mereka untuk menuntaskan kerja-kerja kemanusiaan di depan mata," kata Saleh, kepada Republika, Ahad (5/4).

Ia melanjutkan, para dokter, tenaga kesehatan, dan pendukungnya adalah manusia biasa. Mereka juga mengikuti pemberitaan yang ada dari berbagai belahan di dunia. Ia paham apabila mereka merasa takut dan khawatir.

"Sementara tugas-tugas yang menanti mereka belum tahu akan berakhir sampai kapan," kata Saleh melanjutkan.

Terkait hal tersebut, ia mengatakan, sebaiknya pemerintah segera memperhatikan pengamanan para dokter dan pendukungnya ketika bertugas. APD dan alat kesehatan yang standar perlu dipersiapkan secara lengkap.

Perlu juga dilakukan pembagian secara distributif ke seluruh Indonesia. Ia menegaskan, semua dokter, tenaga kesehatan dan petugas kesehatan harus betul-betul merasa nyaman ketika bertugas.

"Salah satu yang paling disorot adalah APD. Saat ini, ketersediaannya masih sangat terbatas. Ada banyak RSUD yang melaporkan bahwa mereka tidak memiliki APD. Bahkan, saya dengar ada RS rujukan yang tidak berani menerima pasien karena alkes dan APD mereka tidak lengkap," kata dia lagi.

Lebih lanjut, ia menuturkan, ia yakin pemerintah pusat sedang mengerjakan hal ini. Namun, ia menilai perlu mendorong agar prosesnya dipercepat. Sebab, masyarakat yang terpapar Covid-19 semakin banyak.

"Selain berupaya memutus mata rantai penyebarannya, kita juga tentu harus memastikan adanya penanganan yang baik bagi mereka yang terpapar," kata Saleh.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler