Presiden PKS Ungkap Peluang Kursi Wagub DKI Dikosongkan
PKS rela kursi wagub DKI dikosongkan hingga jabatan Anies Baswedan berakhir.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini, teka-teki sosok yang akan mengisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih belum terjawab. Bahkan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan peluang jika posisi tersebut sebaiknya dikosongkan hingga periode berakhir.
"Salah satu opsinya adalah dua calon itu harus kita buka kalau itu bukan kader PKS atau juga ya enggak apa-apa kosong tidak ada wagub," ujar Sohibul saat berkunjung ke Republika, Kamis (19/12).
Bahkan, Sohibul berseloroh bahwa, kursi tersebut sebaiknya memang dikosongkan saja. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah lama tak berkunjung ke DPP PKS untuk membicarakan hal tersebut.
Padahal, partainyalah yang paling getol mendukungnya pada Pilkada 2017. "Walau Pak Gubernur sepertinya ingin kosong, Anies juga belum datang ke PKS. Itu jadi alternatif ya, dikosongkan atau bisa kan itu jalan," ujar Sohibul.
Ia juga melihat adanya jalan buntu di DPRD DKI Jakarta terkait kursi wagub. Sebab, posisi tersebut sangat strategis bagi partai manapun untuk meningkatkan elektabilitas jelang 2020.
"Gubernur bukan orang partai, sehingga mungkin ada banyak partai yang tidak bisa membayangkan PKS jadi wagub, bisa membesar," ujar Sohibul.
Meski begitu, Sohibul tak menginginkan hal tersebut terjadi. Sebab, PKS disebutnya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Jakarta dengan menempati kursi Wakil Gubernur DKI.
Komunikasi antara PKS dan Gerindra juga perlu dilakukan lebih intensif. Sebab, Sohibul menginginkan posisi tersebut diisi oleh sosok yang sudah disetujui oleh kedua pihak.
"Jadi bahwa statement ini (Wagub DKI) milik PKS tidak ada maknanya, karena itu harus disetujui oleh kedua partai. Jadi tidak bermakna itu hak PKS," ujar Sohibul.
Ditanya soal, apakah PKS merasa dipermainkan oleh Gerindra, Sohibul membantah hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara keduanya terjalin dengan baik.
Sohibul mengatakan, PKS ingin membentuk kerja sama politik yang tak diikat oleh koalisi. Hubungan antarpartai yang permanen, tanpa melihat jumlah suara atau dukungan.
"Mulai dari DKI itu kami ingin seperti itu. Kenapa dengan Gerindra, kita punya obsesi, kita tidak mungkin tidak ada kerja sama antara Islam nasionalis," ujar Sohibul.