Megawati Soroti Masjid Kementerian yang Terpapar Radikalisme

Megawati menilai banyak masjid kementerian undang ustaz penyampai ujaran kebencian.

Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah masjid kementerian yang terpapar radikalisme, Selasa (3/12).
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menyinggung adanya masjid di kementerian dan ASN yang terpapar radikalisme. Ia bahkan mengaku sampai bertanya kepada kiai-kiai terkait pemaparan ajaran Islam yang justru tidak toleran.

Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan sambutan acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/12). "Kita tahu sudah berapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita. Saya sampai tanya dengan dengan kiai-kiai, ini senior saya. Apakah masjid itu, apakah Allah SWT itu memang penyampaiannya kebencian, merusak, tidak toleran?" kata Megawati.

Presiden kelima itu menyebut saat ini masih banyak masjid di kementerian justru mengundang ustaz yang sering kali menyampaikan ujaran kebencian. Ia juga pernah meminta Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla untuk membahas masalah ini.

"Masih banyak di masjid-masjid kementerian mohon maaf kiai ustaz dsb. Saya waktu itu bilang ke Pak Jusuf Kalla ketua dewan masjid, tolong Pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan ke mereka-mereka ini. Rakyat kita yang perlu rohaninya diisi tapi oleh seperti itu," ujar Megawati.

Megawati khawatir, ceramah dengan narasi kebencian dan tak mengusung toleransi justru akan berakhir menjadi konflik seperti di sejumlah negara Timur Tengah.  "Bagaimana kalau kita kejadian seperti Timur Tengah? Siapa yang akan menghentikan?" kata dia.

Saat ini, lanjut Megawati, masalah ASN yang terpapar radikalisme itu pun menjadi tugas Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk menyelesaikannya. "Seperti ASN. Sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo. Saya bilang hati-hati loh yo. Kamu yang mesti memikirkan kenapa ASN bisa terpapar, sampai sebegitu," ujar ketua umum PDIP itu.

Karena itu, BPIP akan membumikan nilai-nilai Pancasila ke kementerian dan lembaga. Sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah nantinya juga dapat mengandung nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler