Edhy Lanjutkan Kebijakan Penenggelaman Kapal Susi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji menyelesaikan berbagai masalah dalam sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dia sampaikan usai mendengar keluhan dari para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat saat kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (16/11).

Namun, kata Edhy, dia akan menunaikan janjinya setelah melakukan kajian yang mempertimbangkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan tidak akan mengambil keputusan secara gegabah.

"Saya tidak akan mengambil keputusan yang gegabah. Ini salah satu langkah awal saya mendengarkan, memahami permasalahan di lapangan. Kami serap dulu, lakukan kajian, lalu mengambil keputusan," ujar Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (17/11).

Kata Edhy, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat nelayan seperti stok ikan yang berlebih, bantuan cold storage, pendangkalan muara sungai, izin usaha tambak yang berbenturan dengan lokasi pariwisata, hingga masalah penyuluh perikanan. Edhy menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang dinilai baik. Meskipun begitu, ia menekankan komunikasi dua arah dengan nelayan dan pembinaan untuk meningkatkan industri perikanan ke depan menjadi prioritasnya.

"Pencurian ikan pasti akan kami tindak tegas. Kalau tenggelamkan kapal, kita juga bisa, tapi bukan juga hanya itu, yang terpenting adalah menyelesaikan urusan nelayan," lanjut Edhy.

Edhy menyatakan komitmennya melaksanakan amanah dari Presiden Jokowi terkait pembinaan komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan perikanan serta mengoptimalkan peran nelayan agar nelayan tangkap nantinya bisa mengembangkan dirinya memulai usaha perikanan budidaya.

Nelayan di PPN Sungailiat, Asdar, mengeluhkan aktivitas pendangkalan (sedimentasi) pantai yang memakan banyak korban. "Masih ada kapal ikan asing yang mengambil hasil laut. Pemerintah harus dapat menindaknya lebih tegas lagi," kata Asdar.