Istana Sebut Isu Boikot Pemilu di Papua tak Mempan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan tidak khawatir isu dan ajakan golongan putih atau tidak memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 oleh sejumlah aktivis dari Papua dan Papua Barat bisa menurunkan tingkat partisipasi pemilih secara dratis. Papua dan Papua Barat dinilai masih dalam kondisi aman menyangkut pesta demokrasi yang digelar Rabu (17/4) besok.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan, hingga saat ini, tidak ada laporan intelejen yang menyebutkan adanya ajakan dan intimidasi terkait golput di dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut. "Saya pikir ajakan bupati untuk memilih. Kesadaran ini bergerak ke bawah oleh tokoh masyarakat, oleh pejabat yang punya kepedulian terkait tegaknya demokrasi," kata Moeldoko saat berbincang dengan wartawan di Kantin Pojok Istana, Selasa (16/4). 

Moeldoko pun memandang tingkat partisipasi pemilih di Papua cukup tinggi. Terkait kemaanan proses pemilu di Papua, khususnya di titik-titik yang rawan terjadi penyerangan, Moeldoko menyebut, TNI telah menerjunkan pasukan tambahan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. 

Pasukan tambahan tersebut, ujar Moeldoko, memiliki dua fungsi utama, yakni pengejaran terhadap gerombolan pemberontak dan tugas lainnya adalah mengamankan kegiatan masyarakat, termasuk pemilu besok. "Saya yakin masyarakat tidak terganggu dan imbauan boikot tidak akan mempan. Pasukan cukup memadai untuk amankan," kata Moeldoko. 

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi setempat untuk netral pada pemilihan presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) 2019. Namun, ia juga meminta mereka untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golongan putih (golput).