DPR Perjuangkan Buruh Migran Tetap Dibahas dalam Level Asia

Republika/Raisan Al Farisi
Sejumlah aktivis dari Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) melakukan aksi saat hari bebas kendaraan di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (18/9). (Republika/ Raisan Al Farisi)
Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Sidang APA di sesi Executive Council Meeting meminta serta memperjuangan agar Sidang APA tetap membahas mengenai buruh migran untuk dimasukan kedalam agenda rapat. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari beberapa negara di kawasan teluk untuk meniadakan pembahasan mengenai hal itu.

Anggota delegasi DPR RI Dave Akbarshah Fikarno dalam rapat menyampaikan, Indonesia mendukung mekanisme yang disarankan oleh Presiden APA untuk membahas mengenai buruh migran atau migrant worker secara khusus di sidang komisi besok.

Dave menilai bahwa beberapa negara dikawasan teluk terlihat sekali agar tidak ada pembahasan mengenai migrant worker. Sebab, menurut Dave negara teluk memang mereka tidak menginginkan adanya perlindungan berlebihan terhadap para buruh migran itu.

"Nah ini kan ada banyak juga warga negaa kita yang menjadi buruh disana, mereka adalah pahlawan pahlawan devisa, jadi kepastian hidup mereka, keamanan hidup mereka, pendidikan kesehatan meraka juga keluarga yang sudah banyak bermigrasi secara penuh," kata dia.

Menurut Dave, para buruh migran ini harus dipastikan mereka benar-benar terpenuhi hak-hak azasi nya, gajinya, kesehatannya, dipastikan pendidikan anak anak mereka harus benar-benar dijamin oleh house country. "Jadi jangan mereka itu (pekerja migran-red) istilahnya hanya di undang kesana hanya untuk diperas tenaga dan pikirannya lalu setelah mereka sudah selasai bila sakit terus dibuang, anak anaknya tidak diurusin," kata Dave .

Delegasi DPR RI dalam sidang APA ke-9 kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Juliari P Batubara, serta anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno, Sartono, dan M. Arief Suditomo. APA merupakan forum antar parlemen di kawasan Asia yang bertujuan untuk mendorong kerja sama dalam penyelesaian isu yang menjadi perhatian bersama.

 
Berita Terpopuler