Luhut Tolak Jadi Pengurus Golkar karena Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menolak ditunjuk sebagai wakil ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.

"Ya mestinya sih tidak," kata Luhut saat dikonfirmasi sebelum mengikuti Rapat Terbatas membahas RUU Pilkada di Kantor Presiden Jakarta, Senin (30/5).

Luhut mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atas penunjukan tersebut dan Presiden menyarankan tidak merangkap jabatan. "Saya lapor ke Pak Presiden. Pak Presiden menyatakan mestinya saya eloknya tidak usah menjabat di situ," kata Luhut.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akan dijadikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, bila diizinkan oleh Presiden Joko Widodo. "Tadi saya telepon pak Luhut, saya bilang bahwa kami akan mencantumkan namanya sebagai pengurus. Pak Luhut nanti tentu akan melaporkan ini kepada Presiden," ujar Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Senin.

Idrus mengatakan, jika Presiden menghendaki Luhut untuk fokus di kabinet, maka Golkar tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. "Bagaimana pun pak Luhut tokoh Golkar, mantan Wakil Dewan Pertimbangan," ujar Idrus.