PBB Serukan Setop Pernikahan Anak

UN
Sekjen PBB Ban Ki-moon
Rep: Ahmad Fikri Noor Red: Ilham

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) menyatakan resolusi untuk menghentikan pernikahan paksa pada anak. Menurut UNHRC, pernikahan anak dan pernikahan dini merupakan pelanggaran atas HAM.

UNHRC menyebut, praktik pernikahan dini merupakan penghalang perkembangan berkelanjutan yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal itu merupakan bagian dari kampanye Sustainable Development Goal (SDG) PBB.

"Organisasi kemasyarakatan sekarang memiliki alat kuat untuk membantu mendorong pemerintah masing-masing atas komitmen menghentikan pernikahan anak dan menjaga hak-hak anak perempuan," ujar Direktur Eksekutif Girls Not Brides Lakshmi Sundaram seperti dikutip Reuters pada Kamis (2/7).

"Jika kita tidak beraksi untuk mengurangi pernikahan anak, 1,2 miliar anak perempuan akan menikah di saat kanak-kanak pada 2050," ujar Sundaram.

Ia mengatakan, pernikahan anak mencabut hak-hak edukasi dan kesempatan kerja. Selain itu, ancaman kesehatan dan peningkatan resiko eksploitasi, kekerasan seksual, serta angka kematian ibu melahirkan menghantui praktik tersebut.

 
Berita Terpopuler

Banjir Bandang Sumbar yang Mematikan: Pemerintah Lengah, Padahal Sudah Diberi Peringatan

Yang Disayangkan dari Kelompok Salafi: Kata Pengurus MUI Pusat

Sejarawan Illan Pappe Prediksi Kehancuran Israel dan ZIonis, Ini Tanda-tandanya

20 Tentara Israel Tewas dan Terluka Dijebak Pejuang di Jabaliya

Beijing: AS Keliru Naikkan Tarif Impor Mobil Listrik China 100 Persen

Israel Rudal Kumpulan Warga Pencari Sinyal Komunikasi di Gaza

Jargon Kembali kepada Alquran-Sunnah Kalangan Salafi, Kritik UAS, dan Kekaguman Yahudi

Mesin Pesawat Haji Muncul Percikan Api, Calhaj Diterbangkan dengan Armada Pengganti

Peluang Raffi Ahmad Maju di Pilgub Jateng Terbuka, Ini Syaratnya Menurut Ketum Golkar

Ini Starting XI Brighton Vs Chelsea di Liga Primer Inggris