Ubah Kontrak, Pendapatan Negara dari Freeport Bisa Jatuh

Republika/Agung Supriyanto
?Seorang warga membubuhkan tanda tangan sebagai dukungan mengusir Freeport dari Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Rep: C85 Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - ‎Anggota DPR RI Komisi VII Kurtubi menilai, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diberikan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia memiliki banyak kekurangan. Meski, langkah PT Freeport Indonesia mengubah izin usahanya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan terobosan bagus.

Dia mengungkapkan, status IUPK membuat negara tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap biaya yang dikeluarkan Freeport. Negara tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri jika ada biaya yang tidak wajar.

Kurtubi menambahkan, mekanisme IUPK ini membuat pendapatan negara dari tambang sangat rendah, baik lewat pajak ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara tidak sebanding dengan nilai produksi atau ekspor semua jenis tambang.

"Ya tapi masih lebih bagus IUP. Karena bisa sewaktu waktu bisa cabut izin‎," lanjut dia.

 
Berita Terpopuler

Banjir Bandang Sumbar yang Mematikan: Pemerintah Lengah, Padahal Sudah Diberi Peringatan

Yang Disayangkan dari Kelompok Salafi: Kata Pengurus MUI Pusat

Sejarawan Illan Pappe Prediksi Kehancuran Israel dan ZIonis, Ini Tanda-tandanya

20 Tentara Israel Tewas dan Terluka Dijebak Pejuang di Jabaliya

Beijing: AS Keliru Naikkan Tarif Impor Mobil Listrik China 100 Persen

Israel Rudal Kumpulan Warga Pencari Sinyal Komunikasi di Gaza

Jargon Kembali kepada Alquran-Sunnah Kalangan Salafi, Kritik UAS, dan Kekaguman Yahudi

Mesin Pesawat Haji Muncul Percikan Api, Calhaj Diterbangkan dengan Armada Pengganti

Peluang Raffi Ahmad Maju di Pilgub Jateng Terbuka, Ini Syaratnya Menurut Ketum Golkar

Ini Starting XI Brighton Vs Chelsea di Liga Primer Inggris