PPI Harus Hindari Politik Transaksional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) harus menghidupkan kembali politik gagasan. Menurut pengamat politik, M Alfan Alfian, PPI mempunyai tanggung jawab moral untuk mengembalikan politik Indonesia kembali pada politik gagasan.

“Politik yang bisa mewujudkan kebaikan bersama. Saat ini politik Indonesia hanya dipenuhi oleh politik pragmatisme transaksional,” kata Alfian, pada diskusi politik Musyawarah Koordinasi Nasional (Mukornas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/05).

Menurut dosen pascasarjana Immu Politik Unas ini, politik transaksional sangat terasa dalam penentuan koalisi politik. “Apa mendapat apa, siapa mendapat apa, itu yang terjadi dalam penentuan koalisi politik saat ini. Arah koalisi politik kita masih ditentukan oleh oligarki politik, yang akhirnya melakukan ‘deal-deal’ politik berdasarkan insentif politik," katanya,

Terkait dukungan PPI akan mengarah ke pasangan calon mana, pengurus PPI, Tri Dianto menuturkan bahwa PPI akan bersikap netral dalam Pilpres 2014. “Penyusunan rekomendasi politik PPI yang dibahas dalam Mukornas ini bukan untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres,” kata mantan ketua DPC Demokrat Cilacap ini dalam siaran persnya kepada ROL.