Bahas Jabodetabekjur, Jokowi dan Ratu Atut tak Hadir

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang diketuai oleh Gubernur jawa Barat Ahmad Heryawan melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan terkait kerjasama di tiga provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Bupati Bogor Rahmat Yasin dalam kesempatan itu mengeluhkan permasalahan yang dibahas BKSP tidak menyentuh pada hal-hal yang krusial.Terlebih Gubernur DKi Jakarta Jokowi dan Gubernur Banten Ratu Atut tidak menghadiri pertemuan tersebut.

"Seharusnya ketiga gubernur hadir dalam kegiatan ini karena sebenarnya bukan kami yang membuat masalah untuk DKI Jakarta, tapi DKI yang membuat masalah bagi kami," jelasnya Selasa (23/10).

Rahmat menjelaskan lebih lanjut seharusnya DKI Jakarta dan daerah sekitarnya berbicara mengenai hal yang berat dan rumit bukan yang ringan dan lucu. "Icon DKI Jakarta adalah transportasi dan Banjir, kita tahu transportasi adanya di Jakarta dan banjir katanya kiriman dari Jawa Barat,” ujar dia.

Rahmat menegaskan bahwa pembahasan kali ini harus terkait dengan penyebab banjir dan solusi yang dilakukan. Dia juga mengeluhkan anggaran bantuan yang semakin turun. "Dulu masa pemerintahan Sutiyoso anggaran bantuan mencapai Rp 20 milyar, tetapi masa Fauzi Bowo anggaran turun hingga Rp 5 Milyar," jelasnya.

Rahmat pun menambahkan dengan anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menahan banjir dari Bogor. “Sabisa-bisa saya saja untuk menahan banjir, kalau tarif tinggi air ditahan dengan kuat, tapi kalu tidak saya tidak tahu,” jelasnya.