Kebijakan Pemerintah tidak Pro Petani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Petani Indonesia masih menjerit. Peringatan hari tani nasional memaksa mereka turun ke jalan menyampaikan beberapa turutan kepada pemerintah.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir mengakui secara umum kebijakan pemerintah belum bisa mengangkat nasib petani, apalagi nelayan. Menurutnya, petani Indonesia belum menerima perlindungan yang layak, apalagi terhadap beberapa serbuan produk-produk pertanian impor.

Tak hanya itu, ia menilai dari segi anggaran, dan permodalan, pemerintah masih belum memberikan harapan yang sesuai. Buktinya, anggaran yang dialokasikan untuk pertanian masih 5 persen. Sangat jauh dibandingkan alokasi untuk pendidikan yang mencapai 20 persen dari RAPBN.

"Pendidikan penting, tapi pertanian juga sangat penting," ujar Winarno saat dihubungi, Senin (24/9).

Ia mengatakan, semestinya pemerintah mengalokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran untuk bidang pertanian. Alokasi ini, kata dia bukan hanya dari Kementerian Pertanian, namun kementerian lain yang mendukung pertanian. Misalnya, dari kementerian Pekerjaan Umum guna membantu pembangunan infrastruktur pertanian.