Kamis 24 Jul 2014 19:58 WIB

Pengamat: Jokowi-JK Harus Prioritaskan Pembenahan APBN

Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla harus memprioritaskan pembenahan postur Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya pertama yang dilakukan dalam merumuskan program pembangunan ekonomi,

"Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam membenahi postur APBN yaitu soal subdisi bahan bakar minyak (BBM), utang serta belanja rutin," kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economist and Finance (Indef) Eko Listianto di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, alokasi subsidi BBM dalam APBN saat ini terlalu besar dimana sebagian besar anggaran lebih banyak ditujukan hanya untuk energi saja. "Oleh sebab itu harus ada reformasi kebijakan terkait dengan alokasi subsidi BBM dengan membuat skema baru sehingga APBN tidak lagi terbebani karena hal ini," kata dia.

Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah utang yang terlalu besar dan dinilai tidak efektif penggunaanya untuk belanja pembangunan. Ia berpendapat perlu dicari cara agar utang yang selama ini digunakan untuk belanja pembangunan dapat lebih efektif penyerapannya.

Selanjutnya, belanja rutin yang terlalu besar dalam APBN juga harus ditinjau ulang dalam rangka memperbaiki postur APBN. Belanja rutin besar, namun penyerapannya hanya efektif ketika triwulan IV sehingga pada akhirnya program yang dijalankan menjadi tidak maksimal.

Tidak hanya itu setiap akhir tahun juga terjadi fenomena bersisanya anggaran sebagai indikasi tidak maksimalnya penyerapan, lanjut dia. Selain itu, ia melihat percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dikebut oleh pemerintah.

Skemanya tidak hanya menggantungkan pada APBN namun juga dapat melibatkan swasta karena ini mendesak untuk dituntaskan, kata dia. Namun, menurutnya, yang lebih penting dari semua itu adalah aksi nyata yang harus dilakukan karena selama ini sudah terlalu banyak rencana dan program namun lemah pada tataran aplikasi.

"Presiden baru beserta jajarannya harus lebih banyak di lapangan dalam bekerja, tidak lagi sibuk membuat rencana aksi dan berkutat dalam wacana saja," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement