REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan jika pilpres 2014 ini gagal maka akan terjadi kevakuman pemerintahan. Sebab, MPR tidak bisa memperpanjang masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kevakuman pemerintahan tersebut sangat membahayakan bangsa dan negara, karena itu keselamatan negara harus diutamakan," katanya lewat akun twitter yang diunggah, Selasa (22/7).

Jauh sebelumnya, tepatnya pada awal Januari 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengundang Yusril ke kantor presiden. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Presiden meminta pandangan Yusril mengenai masalah ketatanegaraan.

Secara spesifik, SBY meminta Yusril untuk memikirkan bagaimana cara mengatasi persoalan jika terjadi krisis konstitusional seperti gagal pilpres. Padahal keselamatan dan kelangsungan berbangsa dan bernegara harus dipikirkan.

Kala itu, Yusril menyampaikan sebaiknya MPR difungsikan kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Paling tidak untuk mengatasi suatu keadaan seperti krisis konstitusi. Krisis konstitusi adalah krisis yang terjadi pada sebuah negara tapi tidak ada jalan keluar konstitusional untuk mengatasinya.

"Misalnya, kalau sampai 20 Oktober 2014 masa jabatan presiden dan kabinet berakhir, belum ada presiden baru, belum dilantik. Itu tentu menimbulkan suatu krisis konstitusi karena tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden seperti yang terjadi pada 1967 ketika MPRS menunjuk Pak Harto sebagai presiden menggantikan Bung Karno pada waktu itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika