REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) III resmi ditutup salah satu isu strategis yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah dipercepatnya agenda Mukmatar partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Ini bukan sanksi tetapi lebih kepada kebutuhan partai untuk berkonsolidasi," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy usai penutupan Mukernas ke III PPP di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Romi mengatakan Muktamar akan dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilihan Presiden 2014. Dimana sebelumnya dalam AD/ART Muktamar dijadwalkan akan dilaksanakan akhir 2015.
Menurut Romi PPP sudah dua kali mempercepat pelaksanaan Muktamar hal tersebut dikarenakan atas desakan kebutuhan partai."Kadang-kadang dalam politik perlu ada variasinya," ujar Romi beralasan.
Romi juga menegaskan, bahwa mempercepat Mukhtar bukan untuk menjustrifikasi Suryadarma Ali bersalah. Tetapi lebih kepada keperluan konsolidasi partai tersebut.
"Pak SDA sudah mengaku bersalah dalam Mukernas ini dia (SDA) sudah menyampaikan permintaan maafnya dengan sungguh-sungguh hingga matanya berkaca-kaca dan Alhamdulillah seluruh peserta menerima permintaan maaf sesuai dengan ajaran Islam untuk saling memaafkan," ujarnya.
Saat ditanya terkait koalisi yang telah dilakukan kepada partai Gerindra, Romi menjelaskan, posisi PPP saat ini siap untuk membuka diri dan bekerjasama tanpa mengkotak-kotakan partai nasional manapun.
"Untuk koalisi PP masih ada pendapat beragam, ada yang mau membangun koalisi dengan poros Islam, ada yang menginginkan dengan PDI-P, Gerindra dan juga Abu Rizal Bakri dan poros keempat dengan Partai Demokrat," ujar Romi.
Sementara itu, hasil Mukernas ke III PPP yang dilangsungkan di Cisarua, Kabupaten Bogor menyepakati empat poin keputusan yakni menerima fatwa Islah dari Ketua Majelis Syari'ah DPP PPP KH Maimoen Zubeir mengamanatkan kepada majelis partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka menjajaki koalisi partai serta penjajakan calon presiden dan calon wakil presiden.
Poin ketiga hasil keputusan Muktamar yakni mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta calon presiden dan calon wakil presiden dari PPP.
Selanjutnya poin keempat yakni mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
