Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI yang dipilih masih dari unsur TNI AD. Presiden Jokowi memilih Jendral TNI Gatot Nurmantyo pada 2015 menjadi Panglima TNI.

Dalam perjalanannya sosok Jendral Gatot Nurmantyo diuntungkan oleh situasi politik. Netralitas TNI dianggap menjadi kunci masyarakat menaruh hati pada sosok Gatot Nurmantyo.

Beberapa lembaga survei pun merilis nama Gatot menjadi arus baru perpolitikan di Indonesia, terutama jelang tahun politik 2019. SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) pada Agustus 2017, merilis nama Gatot memiliki elektabilitas potensial maju pada Pilpres 2019. Hal yang sama disampaikan Poltracking dan lembaga survei lainnya.

Kekuatan elektabilitas Gatot inipun dianggap memiliki peluang untuk bersanding atau menjadi rival presiden Jokowi. Jelang purna tugas Jendral Gatot spekulasi politik justru terus menguat.

Walaupun Presiden Jokowi telah melantik Marsekal Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara pengganti Gatot. Beberapa kalangan menilai pilihan ini tak sekedar memberi jatah matra udara di posisi Panglima.

Pengamat militer dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi menilai dipilihnya Hadi karena Jokowi ingin koordinasi berjalan baik. Hal ini dibenarkan Gatot yang mengakui sosok Hadi Tjahjanto sudah dipersiapkan presiden Jokowi sebagai pengganti dirinya. Di antaranya sebagai Sekretaris Militer Presiden, lalu promosi jadi Irjen Kementerian Pertahanan.

DPR pun telah meloloskan uji kelayakan dan kepatutan Rabu (6/12) lalu. Jalan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI dan sudah dilantik Presiden Jokowi. Namun Gatot Nurmantyo berpesan, Panglima TNI selanjutnya memiliki tugas berat memimpin TNI di tahun politik. Karena itu Gatot berharap Hadi bisa tetap menjaga netralitas TNI.

Karena tugas Panglima TNI sebagai pembantu presiden, namun tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara. Pesan Gatot Nurmantyo ini mengulang pesan yang pernah disampaikan Panglima Besar Jendral Sudirman saat berselisih paham dengan Soekarno di awal pemerintahan republik ini. "Tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik. Politik tentara adalah politik negara."

Ikuti Whatsapp Channel Republika