Sejarawan J.J Rizal mengatakan, Presiden Soekarno memberikan Supersemar kepada Soeharto seperti memberikan cek kosong. Sebab sampai saat ini, masih dipertanyakan apa isi sebenarnya dari surat itu.
"Surat itu bisa diisi apa saja, orang bisa pakai untuk melakukan apa saja," ujarnya. Hal itu ditambah dengan keberadaan dokumen asli Supersemar yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Menurutnya, ada kemungkinan dokumen tersebut sengaja disembunyikan.
Ia menuturkan, setelah mendapat Supersemar, Soeharto menjadi berhak melakukan apapun diluar kewenangan Soekarno, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang beranggotakan 30 juta orang di. Selain itu Soeharto juga bisa menghilangkan dan memburu orang-orang yang dianggap komunis. Hal-hal tersebut yang sampai saat ini masih banyak dipertanyakan.
"Padahal komunisme merupakan kenyataan sejarah yang senang tak senang harus diterima sebagai dinamika bangsa di abad 20," jelasnya.
Menurut J.J Rizal, sebelum ada Supersemar, memang sudah ada kudeta merangkap pada 1965 mulai dari gerakan 1 Oktober 1965. Namun, kudeta tersebut menjadi berdiri ketika ada Supersemar.
"Supersemar merupakan legitimasi atau pemberian kekuatan kepada Soeharto untuk melakukan apapun," ungkapnya.
Keberadaan Supersemar memang hingga kini masih menjadi misteri. Rizal mengatakan tidak dimilikinya dokumen asli Supersemar oleh negara merupakan hal yang ironis. Pasalnya, naskah Supersemar merupakan salah satu dokumen penting bukti sejarah bangsa.
"Ironi dokumen arsip yang sangat penting itu tidak kita miliki dan yang beredar malah dokumen yang kebenarannya diragukan," ujar dia.
Menurutnya, Supersemar menjadi dokumen yang sangat berharga karena menandakan perubahan dan peralihan kekuasaan. Supersemar juga dijadikan legitimasi oleh Soeharto yang saat itu menggantikan Soekarno.
Naskah Supersemar
"Supersemar sebagai satu pijakan utama bagi Soeharto agar berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu," jelasnya.
Ia menuturkan, para sejarawan tidak menganggap dokumen yang saat ini ada berbeda versi sebagai dokumen yang asli. Selama ini pemerintah seperti tidak pernah mengusahakan dokumen Supersemar yang asli dapat dimiliki negara.
"Setelah reformasi memang banyak yang mengusahakan, namun entah dimana dan tidak ada yang berani bertanya kepada Suharto," tutur dia.
Sejarawan Universitas Diponegoro (Undip), Singgih Tri Sulistiyono mengatakan, pemerintah Indonesia melalui ANRI telah mengupayakan pencarian naskah yang asli. Namun hingga kini hasilnya nihil. Naskah asli belum juga ditemukan sejak diterbitkan.
“Sudah banyak usaha dilakukan sejak awal tapi sampai saat ini belum ditemukan,” jelas Singgih saat dihubungi Republika.
Namun, ia mengakui Supersemar merupakan peristiwa sejarah yang perlu diperingati rakyat Indonesia, umumnya para remaja. Sebab, anak-anak muda perlu tahu sejarahnya agar dapat dijadikan pembelajaran dalam bersikap.
“Sama halnya dengan peringatan hari-hari lain seperti Hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda, Supersemar pun perlu diingat oleh generasi muda,” ujar dia.
Supersemar diterbitkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Supersemar berfungsi sebagai surat penugasan kepada Soeharto untuk mengamankan situasi Indonesia saat itu setelah terjadinya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
Selain itu, Supersemar juga memerintahkan Soeharto untuk membubarkan PKI dan menyatakan partai tersebut sebagai parpol terlarang di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
