Sunday, 6 Sya'ban 1439 / 22 April 2018

Sunday, 6 Sya'ban 1439 / 22 April 2018

Satlak Prima Keluhkan Rumitnya Birokrasi Anggaran SEA Games

Kamis 31 August 2017 18:06 WIB

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Andri Saubani

Ketua Satlak Prima Ahmad Sutjipto.

Ketua Satlak Prima Ahmad Sutjipto.

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Achmad Sutjipto mengakui, kegagalan pencapaian target Kontingen Merah Putih di gelaran SEA Games 2017, lantaran masalah birokrasi dan  pendanaan. Pemerintah, kata dia, pun belum mampu memberikan jalan keluar untuk membiayai peningkatan prestasi atlet-atlet nasional.

Achmad mengatakan, lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), negara memang memberikan anggaran bagi para atlet Indonesia, agar lebih mapan bisa menggenjot  prestasi. Akan tetapi, birokrasi yang panjang dan terlalu ketat, membuat pencairan dana olahraga sulit cepat pencairannya,  agar bisa dimanfaatkan para atlet.

Pemberitaan yang selama ini menyinggung soal mandegnya akomodasi dan uang saku serta biaya alat latihan para atlet, contoh utama dari dampak sulitnya penggunaan uang negara untuk olahraga di Indonesia. Laksamana Purnawirawan itu mengakui masalah tersebut sebagai salah satu faktor kegagalan di SEA Games. 

“(Sebanyak) 80 persen pemberitaan di surat kabar mengatakan, kegagalan ini karena anggaran. Artinya ya, itu (anggaran) masalahnya,” kata Achmad, kepada wartawan di Kemenpora, Jakarta, Kamis (31/8). Menurut dia, ada yang tak sinkron antara anggaran prestasi olahraga dalam APBN, dan dinamika  keolahragaan.

Achmad menerangkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan otoritas pengawas keuangan negara, termasuk BPKP, BPK dan KPK, menuntut penggunaan APBN dengan pertanggung jawaban yang lengkap dan teratur mengikuti tertib administratif.  “Kemenkeu sejak Januari lalu mengeluarkan aturan baru, setiap penggunaan anggaran negara harus nontunai. Semua harus ditransfer,” terang Achmad. Aturan tersebut, pun mendesak setiap pengadaan peralatan olahraga di atas Rp 200 juta, dilakukan dengan cara tender. 

Aturan tersebut, memaksa para atlet dan pengurus olahraga, mempunyai rekening. “Dan itu, baru bisa diselesaikan sebagaian pada Mei lalu,” kata dia.  Sementara penggunaan anggaran dalam olahraga, diterangkan Achmad,  polanya dinamis, bahkan terkadang mendadak. 

Tertib anggaran negara, dan keluwesan kebutuhan para atlet, tersebut, dikatakan Achmad, terkadang tak bisa dilakukan bersamaan. “APBN itu menuntut kita sangat ketat. Kita membutuhkan pundi-pundi lain selain anggaran negara untuk prestasi olahraga kita,” kata Achmad menambahkan.

n Bambang Noroyono

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA