REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Belum pastinya sistem yang akan digunakan pada pilgub mendatang membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum tertarik membicarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2013 mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng Fikri Faqih, mengatakan jika pilgub sudah mulai dibahas sementara belum ada kejelasan mengenai sistem pemilihan, maka hal ini dianggap hanya buang-buang energi saja. "Saya cukup menyeyangkan pihak-pihak yang mulai mendeklarasikan diri untuk maju atau memberi dukungan pada calon tertentu, padahal masih tahun lebih," ujarnya, Rabu (18/1).
Menurutnya, saat ini masih terlalu prematur bagi pihak-pihak yang mendeklarasikan diri untuk maju ke kancah pemilihan Jateng 1 ini. Meski demikian, dirinya tak menampik, PKS mulai melakukan survei dan supervisi ke tingkat bawah. Namun supervisi ini tak sekadar persiapan Pilub, tapi juga untuk mengetahui interest masyarakat terhadap PKS.
Meski berbagai pihak meyakini pilgub mendatang akan dilakukan melalui sistem pemilihan di tingkat DPRD, namun PKS mempunyai keyakinan berbeda. PKS menganggap jika banyak partai merasa tak diuntungkan dengan kebijakan tersebut maka bisa jadi pilgub tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Fikri menyebut pihak Kemendagri optimis bahwa mekanisme pilgub dikembalikan ke DPRD, namun optimisme tersebut akan terbentur oleh kepentingan partai-partai besar. Terlebih menurutnya, pilgub melalui DPRD juga dianggap sebagai sebuah kemunduran.
"Partai-partai yang diwakili kadernya di parlemen pasti akan menimbang-nimbang untung rugi dari kebijakan tersebut. Kalau kebijakan tersebut tak menguntungkan, belum tentu 2012 keputusan pilgub lewat dewan bisa lolos," ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng tersebut berujar nantinya banyak partai yang merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Di sisi lain, menurutnya kalangan akademisi juga melontarkan kritikan atas rencana itu, dan KPU juga dianggap belum setuju dengan rencana pilgub kembali ke dewan.
"Kalau PKS sendiri bukan berada pada posisi yang dirugikan atau diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Jadi kami tidak tau sistem apa yang akan diterapkan nantinya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
