REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Eropa bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan proyek baru untuk mendorong pendidikan inklusif. Proyek ini setidaknya akan menjangkau 150 ribu anak usia sekolah dasar, termasuk anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak di luar sekolah di tiga daerah tertinggal, yaitu Sumba Barat (NTT), Bima (NTB) dan Sambas (Kalimantan Barat).
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud berharap, program ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi dari penelitian dan pengawasan implementasi kebijakan pendidikan. Namun juga dapat mengawal implementasi tersebut dan mendorong rekomendasi seulas terlaksana dengan baik.
"Melalui program ini diharapkan juga bisa mengkaji seberapa jauh implementasi kebijakan pendidikan di daerah sebagai masukan untuk Kemendikbud terkait tindak lanjut yang diperlukan," kata Hamid di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Jumat (18/5).
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E Vincent Guerend mengatakan, proyek ini akan mampu meningkatkan standar kualitas pendidikan, menurunkan tingkat putus sekolah, serta meningkatkan akses untuk siswa perempuan dan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah yang inklusif.
"Sejak tahun 2010 hingga tahun lalu, kami Uni Eropa telah menjadi salah satu mitra terbawa yang mendukung pendidikan di Indonesia dengan total dana seberapa 350 juta euro atau senilai Rp 5,7 triliun. Lebih dari 55 ribu sekolah dan 7 juta siswa di 108 daerah telah mendapatkan manfaat langsung," jelas Guerend.
Proyek dengan dana EU senilai 749.869,21 euro akan dilaksanakan oleh Yayasan Penyitaan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-ActionAid) berkolaborasi dengan tiga mitra. Yaitu Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD), Bima, NTB, Perkumpulan Lembaga Pengembangan Masyarakat Swandiri (GEMAWAN), Pontianak, Kalimantan Barat, dan Yayasan Bahtera (SANTERA), Sumba Barat NTT selama 42 bulan ke depan.
Proyek ini akan menguatkan kapasitas dan meningkatkan kerja sama antara Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah Lokal untuk mengimplementasikan inisiatif untuk pendidikan yang inklusif dan berkualitas di tiga daerah tertinggal yaitu Sumba Barat (NTT), Bima (NTB) dan Sambas (Kalimantan Barat).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
