REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merespon cepat adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) disalah satu SMP negeri Surabaya. Ia sangat menyayangkan hal tersebut, sebab pelaksaaan UNBK SMP/MTs yang seharusnya dilaksanakan dengan kejujuran, namun malah ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Risma pun mengungkapkan telah ditemukan adanya indikasi kejanggalan pada pelaksanaan UNBK di salah satu sekolah SMP Negeri Surabaya. Peserta ujian yang seharusnya melaksanakan pada sesi pertama (pagi), namun malah melakukan pada sesi ke tiga (sore).
"Mestinya anak-anak itu mengikuti ujian sesi satu, tapi malah dipindah ke sesi tiga. Dan kami temukan adanya kejanggalan," kata Risma saat menggelar jumpa pers di ruang kerja Balai Kota, Kamis (26/4).
Temuan ini, kata Risma, pertama kali ditemukan oleh pihak Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya yang saat itu sedang memantau jalannya proses UNBK SMP/MTs melalui Pos terpadu. Temuan ini memurutnya merujuk pada indikasi kecurangan, meski tidak dijelaskan secara detail.
"Kita tidak bisa ngomong itu setingan dari awal. Dan yang menemukan pertama kali Dispendik Surabaya. Makanya kemudian kita konsultasikan ke pihak Kepolisian dulu," ujar perempuan kelahiran Kediri tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengaku menemukan adanya kejanggalan pada pelaksanaan UNBK SMP/MTs di salah satu sekolah Negeri Surabaya. "Kami temukan adanya kejanggalan UNBK. Sehingga kemudian kami coba datangi sekolah tersebut untuk mengamankan komputer dan handphone dari teknisi," kata Ikhsan.
Ikhsan mengungkapkan, kecurangan pada pelaksanaan UNBK tersebut, bukanlah sebuah kebocoran soal. Namun, ada indikasi akses illegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dirinya juga belum bisa memastikan apakah soal ujian yang diakses secara illegal tersebut yang diujikan.
"Di sekolah tersebut, terdapat 30an komputer. Tapi yang diakses oleh teknisi ada 5 komputer. Kemudian soal itu difoto oleh teknisi dan diinfokan oleh pihak ketiga dari luar," kata Ikhsan.
Kapolres Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menambahkan adanya indikasi kecurangan soal tersebut saat ini masih dalam tahap konsultasi. Rencananya, malam ini baru akan dilakukan pelaporan oleh Dinas Pendidikan.
"Rencanannya akan kita kembangkan. Saat ini masih dalam tahap konsultasi dengan kita," kata Rudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
