REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan menemui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait laporan para siswa SMA atas jenis soal Matematika Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Menurut Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, jenis soal tersebut dinilai tidak sesuai dengan yang dipelajari siswa selama tiga tahun di SMA. Hal ini tentunya membuat cemas para siswa akan hasil ujian mereka.
"Kami akan ke Kemendikbud secepatnya, kalau bisa pekan depan. Saat ini kami sedang siapkan position paper terkait hal ini yang juga akan kami tembuskan ke Komisi X DPR RI," ungkap Retno di Kantor KPAI Jakarta, Selasa (17/4).
Retno menjelaskan, sebanyak 27 siswa dari Jabodetabek telah melaporkan mengenai sulitnya soal matematika yang disebut oleh Kemendikbud sebagai HOTS. Menurut para siswa, soal- soal tersebut tidak pernah dipelajari sebelumnya, sehingga sulit untuk dikerjakan.
Baca: Sulitnya Soal UNBK: Murid Ada yang Menangis, Bahkan Pingsan.
KPAI menilai hal ini perlu ditindaklanjuti. Apalagi karena KPAI sama sekali tidak membuka posko pelaporan terkait pelaksanaan UN, namun terdapat siswa yang merasa perlu melapor. Selain itu, juga banyak para siswa yang diketahui mengeluhkan hal tersebut di Instagram Kemendikbud RI.
Meskipun para guru tidak ada yang melaporkan mengenai hal ini, menurut Retno, Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah memberikan masukan dari berbagai laporan siswa kepada FSGI di berbagai daerah. "Jadi ada anak-anak yang merasa KPAI harus bersuara, karena ini terkait dengan persoalan anak dan hak-hak anak," jelasnya.
KPAI mendorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap ujian nasional. Apabila diketahui ternyata soal- soal ujian tersebut memang tidak sesuai dengan yang dipelajari oleh siswa, maka KPAI meminta hasil nilai UNBK matematika tidak dijadikan pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi negeri.
"Gara- gara hari kedua ujian Matematika, mereka shock dan itu berpengaruh pada hari selanjutnya. Ini kan tanggung jawab pemerintah ya. Tahun ini PTN dalam sistem penerimaan tidak menggunakan UN, pertimbangan itu dihilangkan. Paling itu yang bisa kita lakukan agar adil bagi anak-anak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
