REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi jumlah guru secara nasional. Wakil presiden menyebut terdapat 5 ribu guru yang pensiun setiap tahun, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengangkat atau menambah guru yang baru.
"(Rapat kemarin) kita membahas masalah pendidikan, termasuk mengevaluasi jumlah guru secara nasional, karena tiap tahun kira-kirang kurang lebih 5 ribu guru pensiun, maka itu harus diganti dan juga evaluasi bagaimana caranya merekrut guru yang baru," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (3/4).
Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah akan melakukan proses penerimaan guru baru mulai dari pengangkatan guru honorer selama memenuhi persyaratan, maupun membuka pendaftaran baru untuk tenaga pengajar. Jusuf Kalla menekankan, pengelolaan penerimaan guru baru akan dilakukan dengan baik karena hal ini terkait dengan peningkatan mutu serta kualitas pendidikan di Tanah Air.
"Jadi perlu mencari guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," kata Jusuf Kalla.
Terkait redistribusi guru, Jusuf Kalla telah menugaskan menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, serta menteri dalam negeri untuk mengaturnya. Menurut Jusuf Kalla, secara teknis redistribusi guru akan ditangani oleh tiga kementerian tersebut dengan koordinasi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, rapat tersebut mengkaji tentang penempatan guru yang disesuaikan dengan rasionya. Rata-rata di Indonesia satu guru mengajar 16 murid untuk satu kelas. Puan telah meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengkaji kebutuhan guru di seluruh Indonesia pada 2018. Termasuk mengkaji dan mempertimbangkan pengangkatan guru honorer.
"Honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh pak Menpan (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh pak kemendikbud (menteri pendidikan dan kebudayaan) dan guru di madrasah adalah kewenangan dari pak Menag (menteri agama). Pasti kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," ujar Puan.
Muhadjir menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 736 ribu guru honorer yang harus diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, proses kedepannya akan disinkronisasi terlebih dahulu dengan data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Tadi pak wakil presiden pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bisa juga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," ujar Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
