REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) RI Ferdiansyah mempertanyakan, alasan yang mendasari penyelenggaraan maupun pembagian porsi dalam membuat soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak pernah memaparkan hasil evaluasi USBN yang lalu, secara mendetail.

"USBN SD kan baru tahun ini, nah coba paparkan hasil evaluasi dari USBN yang sebelumnya diterapkan di SMP dan SMA dengan jelas. Karena tidak pernah transparan dan dikemukakan dengan baik," kata Ferdiansyah kepada Republika.co.id, Rabu (10/1).

Dia juga menyebut, ukuran yang menjadi acuan Kemendikbud dalam menyelenggarakan USBN tidak mendasar. Sebab, akreditasi sekolah nyatanya tidak menjadi pertimbangan apapun dalam pelaksanaan USBN. "Menurut saya, BSNP yang memberi masukan kepada Kemendikbud pun mereka kurang cerdas. Buat apa coba sekolah diakreditasi A, B, kalau dalam gini disamaratakan," kata dia.

Karena itu, dia meminta agar Kemendikbud bisa lebih transparans dalam setiap isu dan masalah pendidikan saat ini. Hal itu dinilai penting, agar bisa dibahas dan dirembugkan solusi bersama terkait permasalahan tersebut. "Selama ini sudah terbuka tapi tidak 100 persen. Setiap ditanya tentang satu masalah, bilangnya sudah bagus, ada peningkatan, gitu aja," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika