REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak 2015, pemerintah mengubah sistem pelaksanaan ujian nasional dari sistem ujian yang menggunakan kertas atau ujian tertulis, menjadi sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pelaksanaannya memang tidak diberlakukan secara parsial melainkan bertahap.
Pelaksanaan UNBK ini sudah dijalankan oleh dua Mendikbud, yakni saat Mendikbud masih dijabat Anies Bawedan dan kini oleh Muhadjir Effendy. Mendikbud Muhadjir mengatakan, pada 2017, sekitar 80 persen sekolah tingkat SMA dan SMK yang telah menggunakan sistem UNBK. "Tahun 2016 sekolah penyelenggara UNBK baru sekitar 4.000 sekolah. Tahun 2017 sekolah peserta sekitar 38 ribu," tambahnya.
Sementara, untuk tingkat SMP atau Tsanawiyah baru mencapai 40 persen sekolah yang mampu melaksanakan UNBK, karena masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan sistem UNBK. Namun, Muhadjir mengatakan, sekolah yang belum mempunyai fasilitas komputer bisa meminjam lab sekolah lain secara bergantian.
Lantas, seberapa besar manfaat yang diberikan dengan diterapkannya sistem UNBK ini jika dibandingkan dengan penerapan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP)? Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra menyatakan, yang cukup bisa terukur adalah penghematan anggaran yang dikeluarkan, terutama untuk pengadaan kertas ujian dan biaya distribusinya. Sebab, UNBK tidak memerlukan kertas, sehingga penghematan dapat dilakukan.
SAH mengungkapkan, biaya UNBK semuanya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sedangkan dana yang sifatnya variabel cost, seperti makan minum pengawas, biaya listrik dan internet bisa ditutupi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Karena ditanggung oleh negara, sekolah dilarang untuk memunggut biaya kepada peserta ujian," tambah SAH.
Secara rata-rata, ungkap SAH, biaya cetak soal naskah ujian dapat menghemat 20 persen dari biaya ujian biasa. Sedangkan, untuk distribusi soal, penghematannya dapat mencapai 30 persen.
SAH mengatakan, postur anggaran UNBK dalam APBN tidak terlihat secara jelas. Dari Rp 39 triliun anggaran Kemendikbud itu belum spesifik. "Artinya dana ini masih diikut sertakan dengan kegiatan lain yang satu rangkaian, sedangkan untuk infrastruktur UNBK sendiri dalam hal pengadaan komputer di APBN telah di sediakan program 4.000 komputer bagi sekolah-sekolah di Tanah Air," tambahnya.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, mengungkapkan, dengan semakin ditingkatkannya program UNBK tersebut, diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, harus ada target demi mencapai hal tersebut.
Dengan adanya UNBK, dia berharap pendidikan di Indonesia punya standar mutu dan sekaligus diperbaiki. "Kan hasil UNBK ini sebenarnya hasil yang paling tepat untuk melakukan pemetaan. Supaya bisa, jangan tahun depan sama lagi. Jadi tahun depan harus punya target tertentu, di daerah tertentu," kata Unifah.
Dia mengatakan, pendidikan adalah tanggungjawab bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah juag masyarakat. Unifah mengatakan, pada 2018 mendatang, Kemendikbud akan fokus pada penambahan fasilitas komputer. Muhadjir mengatakan, anggaran untuk pengadaan komputer kenaikannya tidak terlalu signifikan.
"Oleh sebab itu saya berharap pengadaannya harus dilakukan secara gotong royong. Oleh Kemendikbud, pemerintah daerah dan masyarakat melalui komite sekolah. Semua harus bergerak "Sa iyeg sa eka praya," kata Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
