REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pelaksanaan UNBK di Kabupaten Purwakarta, dinilai terlalu dipaksakan. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang jatuh sakit dan harus menggadaikan BPKB kendaraannya. Uang hasil gadai tersebut, dipergunakan untuk kegiatan UNBK. Terutama, memenuhi sarana dan prasarana.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan dampak dari UNBK ini. Pertama, banyak kepala sekolah yang stress dan jatuh sakit. Kenapa? Karena, mereka harus mencari perangkat komputer/laptop supaya peserta bisa melaksanakan UNBK. Selain itu, ada yang menggadaikan BKPKB dan sertifikat rumahnya.

"UNBK ini, wajib. Tapi pemerintah pusat tak memikirkan bagaimana kondisi riil di daerah," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Selasa (11/4). 

Dedi menilai, UNBK ini terlalu dipaksakan. Sebab, prasarananya belum memadai, tetapi sekolah diharuskan bisa menggelar UNBK. Tak hanya berdampak pada pelajar, melainkan guru dan kepala sekolah dibuat stress akibat UNBK ini.

Apalagi, sampai saat ini sekolah di Purwakarta tak semuanya memiliki perangkat komputer/laptop yang memadai. Atau jumlahnya sama dengan jumlah murid yang akan mengikuti ujian tersebut. Makanya, wajar bila kepala sekolah harus kesana kemari untuk membeli, menyewa atau meminjam perangkat komputer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika