REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenikbud) merilis hasil akreditasi 51.013 dari 74.950 sekolah/madrasah di seluruh Indonesia. Hasil akreditasi tersebut menunjukkan, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan (PTK), standar kompetensi lulusan (SKL) menunjukkan rata-rata nilai yang rendah.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai pemerintah harus membenahi standar-standar lemah untuk meningkatkan mutu pendidikan. "Itulah yang mau dibenahi saat ini, untuk itu UN (ujian nasional) perlu dimoratorium untuk memberikan waktu kepada pemerintah melakukan pembenahan," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (14/12).
Retno menuturkan, Mendikbud menyadari kelemahan-kelemahan dari hasil akreditasi dan pemetaan hasil UN. Saat ini, ia mengatakan, Kemendikbud telah memberikan sejumlah pelatihan untuk para guru. "Kemendikbud juga sudah melatih sebagian guru untuk melakukan penilaian yang benar dan membuat soal yang benar," ujar dia.
Terkait dukungan terhadap wacana moratorium UN, ia mengatakan, FSGI telah menggelar audiensi dengan Mendikbud. Ia mengatakan, berdasarkan hasil uraian Mendikbud, kementerian tersebut telah siap dengan tahapan dan langkah moratorium UN dan evaluasi penggantinya, ujian sekolah berstandar nasional (USBN).
Retno mengaku, pihaknya mendapat informasi ihwal lelang percetakan soal, belum dilakukan hingga akhir 2016. Sehingga, ia menilai, apabila UN tetap berlangsung pada 2017, maka pelaksanaanya akan bermasalah. "Jika dipaksakan malah akan bermasalah," jelasnya.
Ia mengatakan, Kemendikbud sudah menyiapkan pengganti UN dengan mengajukan USBN. Kendati, menurutnya, USBN bukan hal yang ideal. Namun, ia menilai, USBN merupakan program perantara untuk menuju hal yang ideal.
Retno mengatakan, FSGI akan menyampaikan surat masukan dan dukungan terhadap moratorium UN pada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (14/12). Surat tersebut juga akan disertai hasil kajian tentang UN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
