Kamis 08 Dec 2016 19:05 WIB

Pengamat: UN Buat Guru Enggan Ubah Metode Pengajaran

Rep: Lintar Satria/ Red: Bayu Hermawan
Ujian Nasional (ilustrasi)
Foto: Antara/Destyan Sujarwoko
Ujian Nasional (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi dan pengamat pendidikan Itje Chodidjah seringkali kesulitan saat melatiha para guru untuk menggunakan berbagai model pendidikan. Itje banyak mendengar guru yang mengeluh harus menggunakan banyak model pendidikan karena siswa akhir berakhir di Ujian Nasional (UN).

"Guru kalau diberi perlatihan untuk lebih kreatif, untuk lebih inovatif, selalu mereka mengatakan ‘yah ibu orang nanti diuji di Ujian Nasional aja, ngapain repot-repot’ gitu jawabannya," katanya, Kamis (8/12).

Dan jawaban tersebut, kata Itje, merata dibanyak guru. Karena para guru merasa percuma mengajar dengan berbagai metode namun yang hanya diukur lewat UN. Itje mengatakan pemerintah seharusnya memenuhi ketimpangan di berbagai persoalan pendidikan bukan UN. Pendidikan sampai saat ini belum juga merata.

"Yang merata itu nilai, nilai ujian rata-rata anak itu mungkin rata. Karena ya berbagai hal dilakukan untuk mendapatkan nilai yang baik sehingga nilai merata," katanya.

Itje mencontohkan anak-anak di Flores, Aceh atau Papua memiliki nilai yang sama dengan anak-anak di Jakarta. Tapi apakah kompentensi anak-anak tersebut dapat dijamin sama. Karena sering terjadi anak-anak mempunyai nilai yang bagus tapi kompentensi tidak sesuai dengan nilainya.

Ia kecewa usulan moratorium Ujian Nasional (UN) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak disetujui sidang kabinet. Karena ternyata, katanya, perlakuan terhadap UN selalu sama dari tahun ke tahun.

"Fikirnya saya begini ini adalah kerjaan besar, dimana Ujian Nasional itu membutuhkan resource yang besar sekali, dana yang besar, nah apa sih sebenarnya dibalik mempertahankan yang sekuat-kuatnya Ujian Nasional ini," jelasnya.

Tentunya kalau apabila untuk tujuan mendidik, kata Itje, yang dilakukan bukan hanya menolak dengan alasan sepintas saja seperti untuk pemerataan dan ukuran pendidikan nasional. Ia mempertanyakan kenapa tidak ada kajian yang menyeluruh, kajian yang membuat masyarakat paham UN memang dibutuhkan.

"Kenapa tidak dilakukan kajian terbuka, kenapa tidak dikumpulkan data dilapangan, apa memberikan gambaran berbagai hal yang menyakut UN. Itu aja dulu dilakukan kalau memang masih mau mempertahankan untuk menolak, saya rasa Pak Menteri tahu betul dari berbagai temuan dilapangan betapa Ujian Nasional sudah waktunya untuk dihentikan," jelasnya lagi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement