REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman tengah menunggu kebijakan resmi terkait rencana penghapusan Ujian Nasional (UN). Pasalnya hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kebijakan tersebut. "Kita tunggu kebijakan resminya. Kalau sudah resmi, kita akan melakukan apa yang harus dilakukan, dalam rangka mengevaluasi akhir setiap jenjang sekolah," tutur Kepala Disdikpora Sleman, Arif Haryono saat ditemui di Gedung Serba Guna Pemkab Sleman, Selasa (29/11).
Ia mengatakan, untuk sekarang masih banyak sekolah yang menginginkan adanya UN. Karena mekanisme ujian tersebut dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Begitu juga dengan guru, mereka akan lebih semangat untuk mengajar.
"Walaupun sekarang UN sudah tidak menentukan kelulusan, tapi kan masih diterapkan untuk pemetaan sekolah. Itu juga memotivasi sekolah untuk tampil lebih baik," kata Arif.
Ia sendiri mengaku belum tahu apakah selanjutnya penilaian akhir jenjang pendidikan akan diserahkan pada Pemda atau sekolah. Namun demikian, Disdikpora Sleman sudah siap jika kewenangan tersebut dialihkan ke daerah. Adapun yang akan diampu oleh Pemkab setempat adalah ujian setingkat SD dan SMP. Sementara SMA diampu oleh Pemprov DIY.
Meski sudah terbiasa menganggarkan dana penyelenggaraan UN, Disdikpora tetap harus menghitung kembali anggaran pelaksanaan ujian akhir jika dialihkan ke daerah. "Biasanya kan kita sediakan anggaran untuk tiga kegiatan, yaitu penyelenggaraan UN, penyusunan soal try out, dan pelatihan penyusunan soal try out. Nanti berarti harus anggarkan untuk cetak lembar soal juga," ujar Arif.
Adapun anggaran pelaksanaan UN yang sudah disiapkan Disdikpora Sleman untuk tahun ini sebesar Rp 1,4 miliar. Sementara sekolah penyelengara UN berbasis komputer bertambah. SMK lebih dari 30, dari awalnya 14 sekolah. Sementara SMA menjadi 12 dari awalnya empat sekolah, dan SMP sebanyak 12 dari sebelumnya enam sekolah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
