REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Komnas Pendidikan, Andreas Tambah menilai, seharusnya ujian nasional (UN) bersifat terpusat. Alasannya, kualitas dari hasil ujian dapat dipertanggung jawabkan.
"Kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (28/11).
Dia mengusukan, sebaiknya pemerintah tinggal memperbaiki faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala, meningkatkan seperti sarana prasarana, memperluas infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi upaya untuk menunjukkan pemerataan pendidikan.
"Upayakan agar problem 3T (terluar, terpencil dan tertinggal) tidak ada lagi, maka segala akses pendidikan dapat dinikmati oleh generasi penerus kita," tutur Andreas.
Ia mengatakan, terdapat sejumlah dampak baik dan buruk dari desentralisasi UN. Untuk dampak positif, yakni, meminimalisasi keterlambatan soal UN, masing-masing daerah dapat mengukur kemampuannya, serta, bahasa dalam soal tertentu bisa menggunakan tematik daerah.
Sementara dampak negatifnya, Andreas merinci, pertama, peluang kebocoran soal lebih tinggi di setiap daerah. Karena banyak yang terlibat dari hulu ke hilir. Kedua, hasil UN daerah sulit digunakan oleh pemerintah pusat dalam pemetaan mutu pendidikan nasional. Ketiga, SDM belum terlatih dalam mempersiapkan UN daerah sehingga, bisa berakibat fatal.
Keempat, bobot atau kualitas nilai UN di setiap daerah belum tentu sama. Kelima, apabila nilai hasil UN daerah digunakan untuk seleksi ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya untuk masuk perguruan tinggi, apakah PTN akan mengakui sama kualitasnya antara nilai daerah yang satu dan lainnya. Keenam, biaya UN akan lebih besar mengingat semakin banyak pihak yang akan terlibat.
Andreas mengatakan, sebaiknya pemerintah jangan terlalu gegabah dalam menyelenggarakan UN daerah. Sebab, menurutnya, perlu ada sinkronisasi daerah dengan pusat. "Siapkan dengan matang semua proses UN dari hulu ke hilir, agar dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
