REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah di Jabar, masih sangat rendah. Untuk APK SMA/SMK/MA/Paket C itu hanya berada di angka 61,19 persen. Angka sangat rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Untuk itu, Jawa Barat menargetkan APK pendidikan menengah harus bisa mencapai 100 persen pada 2018 mendatang.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dr H Dodin Rusmin Nuryadin MSi mengatakan, ada beberapa strategi yang dilakukan Disdik Jabar untuk mempercepat peningkatan APK tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dimana diketahui ada 129 kecamatan belum memiliki SMA/SMK negeri.
“Ini sudah disampaikan ke Gubernur dan harus menjadi prioritas,” ujar Dodin saat menjadi pembicara dalam acara “Diskusi Interaktif Mendongkrak APK SMA di Jawa Barat” yang digelar di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kamis (9/4). Acara terselenggara atas kerja sama Unpad dengan Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS).
Hal lain yang akan dilakukan adalah dengan adanya pembangunan ruang kelas baru (RKB). Kata dia, saat ini, Jabar masih kekurangan jumlah ruang kelas. Untuk itu, pihaknya pada tahun ini merencanakan 4.000 RKB. “Itu untuk peningkatan APK. Mudah-mudahan ada peningkitan yang sangat signifikan,” ungkap Dodin.
Selain itu, juga akan diselenggarakan pendidikan Long Distance Learning (LDL/ Sekolah Terbuka) sebanyak 150 LDL, dilakukan pengembangan Digital Learning (sekolah-sekolah unggulan membina sekolah yang masih di bawah standar nasional) agar ada pemerataan standar pelayanan pendidikan. Menyelenggarakan sekolah boarding di daerah yang sulit terjangkau, implementasi sekolah gratis untuk pendidikan menengah, dan wajib belajar 12 tahun yang bermutu (Mulok Live Skill untuk SMA/SMK, Teaching Factory, sertifikasi kompetensi peserta didik, sekolah 3 bahasa).
Disdik Jabar menargetkan, APK jenjang pendidikan menengah untuk bar akan mencapai 97 persen pada 2018. Meski demikian, Dodin mengungkapkan, bahwa bubernur telah mendorong agar APK mencapai 100 persen pada 2018. Karena itu, dia pun sangat terbuka apabila ada pihak yang ingin memberikan pandangan dan masukan untuk mempercepat peningkatan APK tersebut.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan pengurus HIPIIS Jawa Barat. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Pengururus Pusat HIPIIS No. 02/HIPIIS/2015 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Ilmu Sosial (HIPIIS) Cabang Jawa Barat Periode 2015-2017. Pelantikan dilakukan oleh Ketua HIPIIS Pusat Prof Dr Ravik Karsidi, MS.
Ravik menuturkan, HIPIIS Cabang Jabar merupakan cabang kesembilan yang berdiri di Indonesia. HIPIIS berdiri dengan tujuan untuk membina kerja sama antar negara ahli dan mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya mempelajari masyarakat dan kebudayaan, demi tercapainya perbaikan yang terus menerus dari mutu kehidupan warga negara Republik Indonesia dan berkembangnya ilmu-ilmu sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
