REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mendikbud, Mohammad Nuh mendorong pemerintah daerah untuk menjadi pelopor pembiayaan bagi Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal (PAUDNI). Alasannya, keberadaan lembaga tersebut memiliki peranan khusus dalam menyiapkan kualitas SDM Indonesia.
"Perlu ada inisiasi dari pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan PAUDNI yang telah mencapai lebih dari 175 ribu lembaga itu," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh di sela-sela kegiatan "Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal, dan Informal Tingkat Nasional Tahun 2014 di Bandung, Senin (11/8).
Selama ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyalurkan bantuan bagi PAUDNI. Namun jumlah lembaga yang menerima bantuan belum menjangkau keseluruhan jumlah lembaga PAUDNI yang ada. "Kami akan meningkatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi lembaga PAUDNI senilai Rp5 juta per lembaga per tahun yang akan diusulkan melalui RAPBN 2015," katanya.
Keberpihakan alokasi dana dari pemerintah daerah sebagai upaya perhatian kepada pengembangan PAUDNI, khususnya bagi tenaga kependidikan yang biasa disebut tutor itu. Sebab, upaya untuk meningkatkan kompetensi dari para pendidik dan tenaga kependidikan, serta kesejahteraan mereka butuh kemauan keras dalam hal kebijakan, tambah Mendikbud.
Menteri juga berkeinginan untuk memberikan bantuan operasional bagi setiap lembaga PAUDNI, seperti halnya bantuan yang sudah berjalan bagi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
"Kalau di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan Dikti ada bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional perguruan tinggi, mengapa kita tidak bisa memberikan operasional di PAUD? Meskipun saat ini sudah dilakukan, namun, jumlahnya masih sangat terbatas," tuturnya.
Menteri juga telah meminta Dirjen PAUDNI untuk segera merapikan dan merampingkan urusan kelembagaan PAUDNI. Sebab, jika secara kelembagaan sudah ditata dengan baik, maka rancangan bantuan operasional bagi PAUDNI itu bisa segera dilaksanakan. "Jadi sekarang harus dirancang, apa yang harus diberikan. Itungannya, siswa basisnya. Ke depan, didorong jumlah, diperluas cakupan syarat, dan status kelembagaan jumlah satuan. Tenaga pendidik juga bagian yang harus dipersiapkan, minat (pendirian) PAUD luar biasa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
