REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pada Senin (15/7) besok, kegiatan belajar di Jabar dimulai sekaligus mulai diberlakukannya kurikulum 2013 mengantikan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Ternyata, hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pendidik di Jabar.
"Ada beberapa keresahan yang terjadi di kalangan pendidik dengan diberlakukannya kurikulum baru," ujar Koordinator Koalisi Pendidikan Jabar, Iwan Hermawan kepada Republika, Ahad (14/7).
Menurut Iwan, beberapa keresahan yang terjadi di kalangan pendidik di antaranya pertama, karena ketidakpastian pelaksanaan kurikulum 2013 yang berubah-ubah.
Informasi awal, pejabat Kemendikbud melalui para pengawas dan kepala sekolah dalam acara sosialisasi di Jakarta menginformasikan pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya di SMA/ SMK hanya tiga mata pelajaran. Yaitu, Matematika, Bahasa Indonesia dan Sejarah.
Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya ternyata peminatan dilaksanakan di kelas XI. Sehingga, sekolah-sekolah menyesuaikan kebutuhan guru dan jadwal pelajaran.
Tiba-tiba, ada informasi baru dari Ketua Tim Pelaksana Kurikulum 2013 Prof Said Hamid Hasan, Pelaksanaan kurikulum 2013 SMA dan SMK dilaksanakan dikelas X.
Untuk semua pelajaran di luar mata pelajaran bahas Indonesia, Matematika dan Sejarah dan peminatan, harus dilaksanakan di kelas X. "Ini menimbulkan keresahan, karena sekolah harus kembali menyesuaikan guru dan jadwal pelajaran," katanya.
Keresahan lain yang timbul, kata Iwan, karena terjadinya PHK besar-besaran kepada guru-guru honorer. Khususnya, guru-guru mata pelajaran Bahasa Ingris di SD dan TIK di SMP dan SMA. "Kan mata pelajaran tersebut direduksi sehingga (guru) tidak diperlukan lagi," katanya.
Selain itu, menurut Iwan, terjadinya kebingungan para guru untuk melaksanakan kurikulum 2013. Karena, buku belum tersedia khususnya mata pelajaran diluar Matematika, Bahasa Indonesia dan Sejarah.
Apalagi, hingga saat ini belum ada pelatihan kepada guru padahal proses pembelajaran tahun pelajaran 2013/2014 akan dimulai. Keresahan yang terakhir, kata dia, terjadinya diskriminasi pada sekolah-sekolah yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum 2013.
Sekolah tersebut, mengalami kerugian baik secara financial, mental, maupun materi pelajaran. "Karena, akan terjadi disparitas kualitas siswa," kata Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
