REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran, mengatakan implementasi kurikulum baru sebaiknya dilakukan pada Juli 2014 untuk mencegah penerapan yang prematur dari segi kesiapan.
"Penerapan kurikulum baru sebaiknya Juli 2014 karena akan 'prematur' bila tetap dilaksanakan tahun ini. Bukti ketidaksiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan kurikulum baru sudah tampak mulai dari aspek penganggaran, penentuan sekolah sasaran, pengadaan buku serta pelatihan gurunya," katanya dalam pernyataan di Jakarta, Senin (27/5).
Herlini menilai, pemaksaan implementasi kurikulum baru akan kian memperlebar jurang perbedaan antara sekolah bekas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan sekolah-sekolah biasa lainnya di Tanah Air. Setelah berbagai masalah menyangkut pendidikan, dia menyarankan Kemendikbud agar mengimplementasikan kurikulum baru di tahun depan.
Menurutnya, selama satu tahun ke depan, Kemendikbud sebaiknya mengoptimalkan penggunaan anggaran sekitar Rp 829 miliar (yang sebelumnya dianggarkan sebagai penerapan kurikulum) untuk peningkatan kapasitas para guru, seperti pelatihan dan atau beasiswa bagi guru.
"Hal ini harus dipersiapkan secara maksimal karena para guru itu lah yang akan menjadi ujung tombak implementasi kurikulum baru," kata dia. Di samping itu, ujar dia, hingga Juli 2014 Kemendikbud dapat menyelesaikan konten kurikulum baru beserta dokumennya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
