REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Penyusunan Program Direktorat Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Winner Jihad Akbar mengungkapkan 61,3 persen lulusan SMK sudah bekerja pada tahun 2010. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2000 dimana lulusan SMK yang langsung bekerja ada sebanyak 43,4 persen.
"Keliru jika ada anggapan bahwa lulusan SMK banyak yang tidak terserap lapangan kerja," kata Jihad, Ahad (12/5).
Jihad mengungkapkan berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) 2000-2010 lulusan SMK yang langsung bekerja pada tahun kelulusan dari 43,4 persen pada tahun 2000 meningkat jauh menjadi 61,3 persen pada tahun 2010 dan berdasarkan data pokok SMK tahun 2012 yang dikirim melalui sampel 1224 SMK dari 10.735 SMK seluruh Indonesia tercatat lulusan yang bekerja mencapai 69,59 persen dengan rincian bekerja di industri 53,99 persen dan wirausaha 15,6 persen; 28,3 persen melanjutkan ke perguruan tinggi dan 2,12 persen menganggur.
Selain itu, lanjut Jihad, keliru jika mengatakan minat lulusan SMP ke SMK rendah. Karena, ia mengungkapkan, sejak tahun 2005 minat siswa SMP ke SMK lebih besar dibanding ke SMA. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan siswa baru di SMK.
Tahun 2012 misalnya, SMK menolak sebanyak 447.628 pendaftar karena hanya ada kursi untuk 1,40 juta siswa saja sedangkan pendaftar mencapai 1,89 juta. "Ini membuktikan SMK tetap diminati," ujarnya.
Mengenai program peningkatan mutu SMK, Jihad mengatakan, sudah terus dilakukan sejak lama. Semua SMK, kata dia, sudah diwajibkan untuk menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sejak berdirinya disampung wajib praktik kerja industri bagi semua siswa. "Sehingga begitu lulus memiliki dua sertifikat yaitu ijazah dan sertifikat kompetensi dari industri," ujar Jihad.
Jihad menambahkan setiap tahun pemerintah dan pemda mengadakan job matching yang mempertemukan industri dan lulusan SMK serta memberikan modal bergulir kepada SMK untuk melatih siswa berwirausaha. Sementara untuk ruang & alat praktik SMK yang mahal, lanjut Jihad, disiasati dengan membangun ruang secara swakelola melibatkan SMK jurusan bangunan dan membelikan alat berupa komponen yang dirakit sendiri oleh SMK perakit yang memiliki kompetensi tersebut. "Saat ini ada SMK yang ada di seluruh Indonesia melatih 121 kompetensi keahlian," kata Jihad.
Untuk tahun 2013 tak kurang Rp 2,3 triliun disiapkan pemerintah untuk membangun kualitas SMK dengan rincian Rp 489 miliar untuk 2.643 ruang kelas, Rp 55 miliar untuk 250 ruang praktik, Rp 116 miliar untuk 662 paket peralatan pelatihan keahlian dimana per SMK mendapat lebih dari 1 paket sesuai kebutuhan, Rp 7,8 miliar untuk pelatihan kewirausahaan 50 SMK, dan Rp 16,9 miliar untuk pelatihan TIK 450 SMK. "Selain bantuan pemerintah ada juga bantuan dari pemprov, kabupaten/kota, yayasan,dan CSR dari berbagai perusahaan," kata Jihad.
Direktur Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikmen Kemdikbud Anang Tjahjono menuturkan setiap SMK diwajibkan bekerja sama dengan industri. Bentuk kerja sama tersebut yakni dalam hal penyusunan kurikulum dan praktek kerja industri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
