REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI Tri Nuke Pudjiastuti menilai, sinkronisasi antara pemangku kebijakan dan peneliti perlu ditingkatkan. Pemangku kebijakan pun diharapkan bisa lebih terbuka dan menerima masukan dari para peneliti ketika merancang suatu kebijakan. Sebab, saran peneliti berdasarkan pada data dan fakta hasil penelitian.
"Bagaimana pembuat kebijakan dan para peneliti itu saling memahami satu sama lain. Apalagi sifat dasar kami (peneliti) dalam mempengaruhi kebijakan selalu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa," kata Tri di sela-sela acara Workshop on Science Diplomacy di Century Park Hotel Jakarta, Senin (12/3).
(Baca: Kemampuan Diplomasi Peneliti Perlu Diasah)
Dia menerangkan, sebetulnya saat ini pun pola diplomasi yang terbangun antara pemangku kebijakan dan lembaga penelitian sudah cukup baik. Namun, untuk menghadapi era global dan teknologi digital pemangku kebijakan diharapkan bisa lebih aware dalam menerima setiap masukan dari peneliti.
Selain itu, dia juga mendorong agar para peneliti memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Artinya, peneliti harus bisa menyampaikan gagasan dan hasil penelitian dengan baik, dan meyakinkan pemangku kebijakan.
"Tantangan ke depan para peneliti sekarang yaitu bagaimana men-deliver (menyampaikan) hasil penelitian kepada para pemegang kebijakan baik ditingkat nasional maupun global. Apalagi kan saat ini tidak lagi bilateral, tapi multilateral," jelas dia.
LIPI, dia melanjutkan, sebenarnya sangat memberikan perhatian luar biasa terhadap isu-isu global. Contohnya, isu mengenai pangan, maritim, dan isu lainnya. Karena itu, LIPI juga akan terus berupaya untuk memperbaiki pola-pola diplomasi dengan para pemangku kebijakan. Sehingga diharapkan, penelitian yang dilakukan benar-benar memberi jawaban dan solusi terhadpa kepentingan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
