REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mendorong adanya lebih banyak program studi yang fokus pada sektor kemaritiman di perguruan tinggi. Tujuannhya untuk memperbanyak lulusan yang paham akan masalah kemaritiman di Indonesia.
"Kami sudah buka di perbatasan Sulawesi Utara dan Filipina namanya Politeknik Nusa Utara yang berbasis kemaritiman. Sudah dibuka dan akan ditinjau di Tual, Maluku Tenggara. Namanya Politeknik Perikinan Tual. Ini juga berbasis kemaritiman," ujar Nasir dalam acara rapat kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (16/9).
Selain itu, Nasir mengungkapkan pihaknya juga berencana menawarkan jurusan Hukum Laut ke beberapa perguruan tinggi. Menurutnya, selama ini Indonesia sering kalah dalam perjanjian dunia untuk masalah kemaritiman. "Walaupun banyak yang ahli namun secara perkembangan, harus punya lulusan yang lebih baik. Harapannya dengan adanya Prodi Hukum Laut bisa menjembatani hubungan Indonesia dan luar negeri." ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan pentingnya wawasan kebangsaan kepada pemuda yang diberikan perguruan tinggi. Dia memandang, dalam era teknologi seperti saat ini perlu adanya penguatan wawasan kebangsaan.
Dia menambahkan perlu adanya penguatan kembali terhadap pemikiran-pemikiran yang telah dihasilkan oleh bapak pendiri bangsa yaitu dengan memegang empat pilar kebangsaan agar negara tetap dalam kondisi satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.
"Bagaimana mengejawantahkan kepada sila-sila itu. Mengapa itu Ketuhanan Yang Maha Esa ada, mengapa sila yang lain ada, itu harus dipahami mengapa muncul. Selama ini tak pernah dipahami bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.
Dalam raker tersebut, selain Menristekdikti M Nasir, hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Koordinator Kopertis Wilayah VII Suprapto DEA, dan perwakilan PTS Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
