REPUBLIKA.CO.ID, JATINANGOR -- Di era demokrasi yang sarat keterbukaan ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja aparat pemerintah. Masyarakat tidak hanya ingin memperoleh layanan administrasi yang baik, tapi juga menuntut fasilitas dan infrastruktur memadai, bahkan keterbukaan informasi secara detail untuk seluruh dokumentasi publik.

Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, sejumlah pimpinan daerah memenuhi kewajiban melayani masyarakat dan membuka keterbukaan informasi itu dengan senang hati. Namun ada juga yang lambat dan tertatih mengikuti keniscayaan akuntabilitas ini. Padahal, laporan akuntabilitas ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagaimana aparat pemerintah memandang Kinerja Pemerintah Daerah, dan apakah kredibilitas Kinerja dipercaya oleh masyarakat? Mengingat saat ini masyarakat cenderung suka dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah melalui sosial media.

Untuk membahas hal tersebut, Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar kegiatan ‘Unpad Merespons’ bertema ‘Kinerja Pemerintah Daerah’. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis (24/3) bertempat di Executive Lounge lantai 2 Gedung Rektorat J. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Adapun narasumber dalam diskusi ini adalah Prof Budiman Rusli (Guru Besar FISIP Unpad) dan

H Mohamad Muraz (Wali Kota Sukabumi).

Ikuti Whatsapp Channel Republika