REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serentak dalam sepekan ini mengadakan aksi menyikapi kepemimpinan Jokowi-JK yang dianggap tidak becus mengurus negeri. Dalam rentang waktu 15-21 Maret 2015, beberapa BEM Universitas di Indonesia melakukan aksi dengan memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1) dan rapor merah kepada kepemimpinan Jokowi-JK.
Aksi yang telah terlaksana diantaranya, BEM ITS Semarang dan BEM SI wilayah Jawa Barat pada 15 Maret 2015. Pada 16 Maret 2015, BEM Universitas Brawijaya dan BEM KM IPB juga melakukan aksi di jalan. BEM menyerukan ultimatum kepemimpinan Presiden RI saat ini. Sedangkan 17 Maret 2015 BEM Universitas Riau telah melakukan aksi di sekitar Kampus Universitas Riau.
Sejumlah BEM serentak beraksi menuntut Jokowi-JK untuk; (1) Menurunkan harga bahan-bahan pokok masyarakat; (2) Stabilkan Ekonomi Rakyat; (3) Akuisisi 100 persen aset Blok Mahakam; (4) Lakukan renegosiasi thd freeport, dan (5) Selesaikan semua kasus korupsi dan bersihkan koruptor di Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI, Ahmad Khairudin Syam, mengatakan Aliansi BEM SI akan fokus untuk mengawal isu tentang energi, terutama Blok Mahakam dan Free Port. “Februari lalu BEM SI Wilayah Jabodetabek juga menggelar aksi di depan Istana Negara di Jalan Merdeka menuntut nasionalisasi aset dengan mengembalikan 100 persen Aset Blok Mahakam,” katanya, dalam rilis yang diterima Republika, Rabu (18/3).
Menurut dia, pemerintah Indonesia belum menetapkan secara resmi status pengelolaan Blok Mahakam. Menurut Ketua “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” Marwan Batubara, kontra terkait hal ini akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang, dan Pemerintah pernah berjanji membuat keputusan Februari 2015 ini.
Dalam diskusi terungkap, janji dalam Blok Mahakam itu belum terealisasi dan kini tersebar kabar bahwa komposisi kepemilikan saham Blok Mahakam sejak 01 April 2015, Pertamina 51 persen, Total 30 persen dan daerah 20 persen. Marwan menjelaskan ada oknum partai, penguasa dan pengusaha berperilaku sebagai “begal” yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kontrak Blok Mahakam.
Ahmad mengatakan mahasiswa Indonesia tidak akan diam saja melihat nasib bangsa Indonesia dalam keadaan darurat seperti saat ini. Oleh karena itu, aksi-aksi BEM SI akan terus dilakukan demi perbaikan bangsa. “Jika presiden tidak segera menyikapi permasalahan ini, BEM SI akan menuntut Jokowi-JK untuk turun dari singgasana kepresidenan karena tidak becus mengurus negeri,” pungkas Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
