REPUBLIKA.CO.ID, Dinamika politik lokal dituding menjadi penyebab terkendalanya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, dibeberapa daerah yang telat menylaurkan dana BOS-nya lebih dikarenakan admistrasi yang bertele-tele.

Namun bagi Kepala Dinas Pendidikan, Santosa Edy Prabowo, ada cara untuk mempercepat proses pengiriman dana BOS. Baginya akan lebih penting pencairan dana BOS tersebut langsung saja dikerjakan. "Mungkin di tempat lain lebih sering melakukan rapat dan meributkannya," ucapnya, Kamis (17/3).

Sesuai rapat koordinasi nasional, ia menyatakan langsung membentuk tim dan mengirim surat ke DPRD. "Saya katakan dana BOS bantuan operasional yang amat dibutuhkan pendidikan untuk wajib belajar 9 tahun, malah kalau ditambah dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006, lagipula dana BOS itu dari menteri keuangan bagian dari komponen lain-lain pendapatan yang sah," ucapnya.

Edy bukan hanya mengumpulkan bendahara keuangan dan dinas pendidikan, ia pun harus menjelaskan ke seluruh kepala sekolah di wilayahnya. "Pokoknya buat rencana penggunaan anggaran sambil jalan saja," ucapnya. Mengenai kiat suksesnya menyalurkan dana BOS, ia menyatakan hanya cukup berinovasi dalam mempersepsikan Permendagri no 13 tahun 2006. "Tapi ya tanpa mengubah isinya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika