REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM--Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional menilai kebocoran soal ujian nasional rentan terjadi di percetakan karena tingkat pengawasan di percetakan masih relatif lemah. "Yang paling rentan terjadinya kebocoran soal ujian nasional (UN) adalah di percetakan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Prof Dr Mansyur Ramli, di sela sosialiasi format pelaksanaan dan penilaian UN tahun ajaran 2010/2011, di Mataram, Kamis.
Menurut dia, percetakan menjadi lokasi yang rentan menyebabkan terjadinya kebocoran soal karena ruang terbuka cukup luas dan adanya perjalanan panjang dalam mendistribusikan soal UN. "Misalnya percetakan di Jakarta bisa memenangkan tender mencetak soal UN untuk wilayah NTB. Itu pasti membutuhkan perjalanan panjang dalam proses pengiriman ke NTB. Di percetakan juga tidak ada pengawas dari perguruan tinggi yang siaga ketika soal UN dicetak," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Mansyur, untuk mengantisipasi kebocoran yang terjadi baik di lokasi percetakan maupun jalur distribusi soal UN yang lain, pihaknya berharap penyelenggara UN di tingkat daerah memperkuat pengawasan.
"Pengawasan harus diperkuat. Di percetakan dan gudang penyimpanan soal UN usahakan dilakukan pergantian pengawas baik dari perguruan tinggi maupun aparat keamanan," ujarnya.
Manysur berharap para orang tua dan siswa peserta UN untuk tidak mudah percaya dengan kunci jawaban palsu yang beredar terutama melalui pesan singkat telepon seluler (SMS).
Menurut dia, berkembangnya peredaran kunci jawaban palsu baik melalui media cetak maupun pesan singkat telepon seluler tidak terlepas dari respon para orang tua yang cepat percaya terhadap kunci jawab palsu tersebut.
"Saya pernah menemukan kasus seperti itu pada seorang siswa yang tidak lulus karena menerima kunci jawaban dari sms ibunya yang ternyata salah. Makanya, saya berpesan jangan terlalu cepat percaya," ujarnya.
Pembantu Rektor I Universitas Mataram, Lalu Wirasapta Karyadi, mengatakan pengawasan UN bisa dilakukan secara total apabila ada kerja sama yang solid terutama dengan aparat keamanan yang dilibatkan dalam pengawasan proses pelaksanaan UN.
Pengawasan proses pelaksanaan UN jangan hanya dilakukan dengan cara pengawasan praktis.
Ia juga berharap masyarakat ikut membantu negara dalam mengawasi proses pelaksanaan UN dengan cara melaporkan jika ada indikasi kecurangan atau menerima kunci jawaban yang tidak jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
