REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Sejumlah guru honor yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 023, Sungai Jerak, di pedalaman Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, tidak menerima gaji selama 17 bulan.

"Sudah sejak bulan Juli 2010, saya mengajar di sekolah ini, namun hingga sekarang nggak ada kabar mengenai gaji kami," kata seorang guru malang itu, Bambang Eko Santoso, kepada ANTARA di Pekanbaru, Rabu (28/12).

Sejak sekolah ini berstatus negeri pada Oktober 2010, dirinya bersama para guru honor lainnya belum mendapatkan gaji sepersen pun. "Hanya janji-janji yang ada, buktinya sampai sekarang belum ada," kata dia.

Seorang guru honor SD Negeri 023 Sungai Jerak lainnya mengatakan, SD Negeri 023 Sungai Jerak semula merupakan sekolah swadaya yang diisi oleh para pengajar sukarela, termasuk dirinya dan Bambang Eko Santoso.

Namun, memasuki Oktober 2010, ucapnya, sekolah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi sekolah negeri. Jumlah siswa di sekolah 'rimba' ini tidak lebih dari 30 orang.

Gedung sekolah yang semula hanya beratapkan pelepah atau dedaunan pepohonan, saat ini sudah dibangun permanen oleh pemerintah setempat melalui dana bantuan sosial yang tersimpan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah setempat.

Sungai Jerak sendiri juga merupakan sebuah desa di pedalaman Riau, berjarak sekitar 300 kilometer dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Untuk menembus desa tersebut, dibutuhkan waktu tidak kurang dari delapan jam, mengingat medan yang ditempuh memiliki tantangan yang cukup berat, jalan rusak, berlubang dan berlumpur ketika hujan melanda wilayah itu.

Tajam yang menghubungi ANTARA di Pekanbaru, lewat jaringan selular, mengatakan, ada enam guru honor yang nasibnya sama seperti dirinya, termasuk Bambang Eko Santoso.

"Namun yang lama belum menerima gaji hanya tiga orang, yakni saya dan Bambang Eko Santoso, serta ada satu orang lagi. Kami bertiga sudah lebih 17 bulan belum terima gaji," ujar Tajam.

Tajam sendiri merupakan warga suku asli Talang Mamak, sebuah suku pedalaman yang diyakini sebagai suku asli Provinsi Riau. "Kami berharap pemerintah menaruh perhatian atas kondisi pahit yang kami alami. Ya, bayangkan saja, perempuan hamil sembilan bulan saja sakitnya bukan main, apalagi 17 bulan nggak menerima hak," demikian Tajam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika