Ahad 24 Aug 2014 11:46 WIB

Bahasa JK Dinilai Tidak Tepat Kritik Kegagalan SBY

Rep: C57/ Red: Citra Listya Rini
Muhamamd Jusuf Kalla
Foto: Republika/Yasin Habibi
Muhamamd Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bahasa Wakil Presiden RI Terpilih, Muhammad Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak tepat dan tidak benar dalam menilai kegagalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, Anwar Abbas, menyatakan penilaian JK bahwa pemerintah telah gagal jelas tidak objektif dan tidak benar. Apalagi, alasannya ialah tidak mampu mengelola APBN dengan baik dan lambat embuat kebijakan. 

Hal ini tampak dari pernyataan JK dalam acara sekolah legislatif Nasdem."Cara pandang JK yang menyatakan pemerintahan lima tahun terakhir telah gagal terlalu menyederhanakan masalah," kata Anwar dalam rilisnya yang diterima Republika Online, Sabtu (23/8).

Menurut Anwar, JK juga menafikan raihan-raihan serta prestasi yang telah diukir oleh pemerintah Presiden SBY. Sebaiknya, jika ingin mengkritik dan menilai suatu pemerintahan, kemukakan kelebihan dan kelemahannya agar penilaian menjadi obyektif dan benar. 

Jadi, menurut Anwar, rakyat Indonesia mengetahui masalah sebenarnya dan tercerdaskan. Apalagi, dari pernyataan JK itu, ada yang harus dikritisi. 

"kita harapkan Pak JK jangan hanya memberikan perhatian lebih pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan," papar Anwar.  

Pun, Anwar mempertanyakan komentar JK bahwa hanya dengan cara menaikkan bbm, pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. JK menyatakan jika dalam kurun waktu 10 tahun Indonesia bisa menjaga stabilitas itu, maka tingkat pendapatan per kapita penduduk akan naik.

Pertanyaannya, ungkap Anwar, apakah dengan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita, pemerataan dan stabilitas otomatis juga akan terjadi? Rasanya tidak begitu. Menurutnya, pendekatan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas yang diusung almarhum Presiden Soharto masih relevan bagi kabinet Jokowi-JK. 

Tepatnya, bila mereka tetap masih ingin dicintai dan di dukung oleh rakyatnya. Anear mengatakan jika gaya bahasa seperti JK dibiarkan, tampaknya negeri ini tidak akan sunyi dari masalah. 

"Pasalnya, para politisi di negeri ini belum bisa mempergunakan bahasa yang tepat dan benar serta adem dan bersahabat," jelas Anwar.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement