REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, berharap visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla segera dipenuhi agar publik bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa.  Menurutnya, saat ini situasi negara Idonesia cukup bermasalah di dalam internal lembaga, pemerintahan maupun adanya demokrasi money politic.

“Oleh karena itu, kualifikasi dan kriteria untuk pejabat kementerian atau lembaga negara perlu diletakkan untuk merespons situasi politik tadi. Konkretnya, hindari pemilihan atau pengangkatan pejabat di kabinet Jokowi-JK baik dari politisi busuk, birokrat bermasalah, dan pebisnis gelap, itu jangan sampai masuk,” kata Busyro di kantor KPK, Rabu (23/7).

Sebaliknya, kata Busyro, pilih pejabat yang betul-betul teruji track record-nya, memahami dan punya komitmen kuat untuk agenda demokratisasi kebijakan publik pro rakyat. Terkait kriteria kabinet yang profesional, Busyro mengatakan kabinet yang berkompeten, punya kapasitas, dan teruji track record-nya.

“Kalau sebelumnya ada track record gelap dan masyarakat tidak diberi kesempatan melakukan penilaian terlebih dahulu, kemudian ternyata menteri bermasalah itu menjadi imej kurang baik pada presiden terpilih,” tambahnya.

Busyro mencontohkan kontroversi Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) sebagai pembajakan demokrasi. Proses demokrasi pada pembahasan UU MD3 tidak dijalankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika