REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum mampu mengatasi berbagai masalah bangsa yang kompleks. Karenanya, ia diperkirakan tak akan mampu mempertahankan pemerintahannya hingga selesai.
"Jokowi belum mampu, bisa rusak negara ini bila dipimpin Jokowi. Diprediksi pemerintahan Jokowi hanya mampu bertahan tidak lebih dari dua tahun," ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hankam, Letjen TNI Purn Romulo Simbolon, Rabu (2/7).
Sebelumnya, kata dia, cawapres Jusuf Kalla (JK) pernah mengatakan bisa rusak negara ini bila dipimpin oleh Jokowi. Gubernur Jakarta nonaktif itu tidak akan dapat bertahan lama sebagai presiden bukan semata karena faktor goyangan dari luar. Tapi justru karena faktor goncangan dari dalam parpol pendukungnya.
"Jangan lupa,dalam sistem pemerintahan demokrasi multipartai, kelemahan utama dan mendasar Jokowi dan JK tidak punya partai. Jokowi hanya orang populer yang dipakai dan diberi tugas oleh partai untuk kepentingan partai. Dari sini terlihat posisi tawar Jokowi sangat lemah di dalam PDIP dan parpol koalisinya," ungkapnya.
Menurutnya, menjadi presiden yang memenangkan pilihan rakyat pada saat pilpres adalah satu hal. Namun dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden terpilih harus mendapat dukungan politik dari partai di parlemen menjadi hal lain yang tersendiri.
Ia menilai, dalam politik tidak ada yang gratis. Begitu juga dengan kampanye untuk memenangkan Jokowi. Misalnya, fasilitas jet mewah untuknya, spanduk, iklan, dan pengumpulan massa.
"Biaya sebesar itu pasti ada yang mendanai. Begitu Jokowi terpilih mereka semua akan menagih hak jasanya ke Jokowi. Apalagi PDIP sudah berjuang dan berkorban puasa 10 tahun dari kekuasaan, pasti menuntut porsi kekuasaan yang besar," beber mantan Pangdam Jaya itu.
Romulo mengatakan, akan lebih banyak tumpangan bahkan besarnya potensi konflik kepentingan jika Jokowi terpilih menjadi presiden. Ketidakmampuannya mengelola tabrakan kepentingan dan perebutan kekuasaan internal pendukung diperkirakan akan semakin berat dengan peran kelompok politik oposisi di parlemen.
"Belum lagi tuntutan fasilitas dan kebijakan kue ekonomi sebagai kompensasi biaya dari investor yang tidak dapat terpuaskan. Serta berbagai bisikan dari mafia kekuasaan dan jabatan di sekitarnya akan membuat visi dan misi pemerintahannya hanya tinggal wacana. Saat itu apa mungkin jawaban Jokowi 'akurapopo', aku tetap mau blusukan saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika